Kementerian PUPR

Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan Tanggul 7,2 Km di Pekalongan

MONITOR, Pekalongan – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob Pekalongan yang menggunakan sistem polder berupa long storage dengan tanggul pembatas atau disebut tanggul rob sepanjang 7,2 km. Pembangunan tanggul bertujuan untuk mengeringkan kawasan yang selama ini selalu tergenang rob, serta memisahkan antara zona pemukiman penduduk yang kering dan zona tambak yang dibiarkan tergenang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan ketinggian tanggul rob yang tepat, diharapkan dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang. “Biasanya polder itu berbentuk kolam, tetapi karena berada di wilayah permukiman dan tambak, kita buat long storage dimana pada bagian ujungnya kita pasang pompa,” terang Menteri Basuki.

Jumlah pompa yang dipasang sebanyak 7 x 2 m3/detik atau 14 m3/detik yang melayani catchment area seluas 35 ribu hektar. Secara keseluruhan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air meletakkan beberapa rumah pompa di sepanjang jalur tanggul, yakni di Silempeng (2 x 2.000 liter/detik), di Sengkarang (3 x 2.000 liter/detik), dan di Pabean (2 x 2.000 liter/detik).

Kepala BBWS Pemali Juana M. Adek Rizaldi mengatakan, untuk saat ini juga tengah diselesaikan tambahan satu rumah pompa di Mrican sebanyak 3 unit pompa yang masing-masing berkapasitas 2.000 liter/detik. “Saat ini progresnya sebesar 46% dan ditargetkan rampung akhir tahun 2021,” ujarnya.

Adek menyatakan, warga sekitar yang selama ini terdampak Banjir Rob Pekalongan merasa sangat bersyukur dengan adanya pembangunan tersebut. “Setelah pompa selesai sudah langsung kami fungsikan dan sudah terlihat manfaatnya terjadi pemisahan antara kawasan basah dan kering, serta berkurangnya dampak banjir rob,” tuturnya.

Pembangunan pengendali banjir dan rob Pekalongan terbagi menjadi tiga paket kontraktual. Paket I berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,85 km lebar 30 m, normalisasi Sungai Silempeng dan pemasangan parapet Sungai Mrican, pembangunan rumah pompa Mrican dan rumah pompa Silempeng. Pekerjaan dilakukan kontraktor PT. Bina Mitra Indosejahtera-PT. Aset Prima Tama, KSO dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp 145,47 miliar.

Paket II berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,2 km lebar 30 meter, dan pemasangan parapet Sungai Bremi dan Meduri sepanjang 4,46 km, pembangunan rumah pompa Sengkareng. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT. PP – PT. SAC Nusantara, KSO dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp 193 miliar.

Paket III berupa pekerjaan tanggul dan long storage sepanjang 2,31 km dan lebar 10 meter dan pembangunan rumah pompa, serta pekerjaan parapet Jalan Kunti sepanjang 800 m. Dikerjakan oleh kontraktor PT. Hutama Karya dengan pendanaan APBN 2017-2019 senilai Rp 127,5 miliar.

Recent Posts

DPR Ingatkan Pemerintah Agar Penghapusan Tunggakan BPJS Tak Salah Sasaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyambut positif langkah pemerintah…

54 menit yang lalu

Buka Simulasi Sidang Parlemen Remaja 2025, Puan Ungkap Dinamika Politik di DPR

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka kegiatan Simulasi Persidangan Parlemen Remaja 2025…

1 jam yang lalu

Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Tipikor Medan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengecam keras peristiwa kebakaran rumah…

3 jam yang lalu

Kemenimipas Dapat Apresiasi Menteri PAN-RB atas Kinerja Penguatan Sistem Merit ASN

MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berhasil mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur…

4 jam yang lalu

Ditargetkan Berdiri Tahun ini, Menag Tegaskan Soal Calon Dirjen Pesantren

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tengah memproses pendirian Direktorat Jenderal Pesantren. Menag Nasaruddin Umar menargetkan…

5 jam yang lalu

Demi Pariwisata yang Sehat, DPR Dorong Perbaikan Sistem Izin Usaha via OSS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty berpandangan perlunya perbaikan sistem…

6 jam yang lalu