HUMANIORA

Pidato di Harlah ke-95, Said Aqil Bicara Soal Dua Tanggung Jawab NU

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengungkapkan bahwa banyak hal yang telah dilalui NU sebagai ormas sosial keagamaan, sebagai partai politik dan kembali ke khittah sebagai jam’iyah dîniyah ijtimâ’iyah.

“Berbagai peran yang dimainkan NU, baik sebagai kekuatan civil society maupun partai politik, tak lepas dari wujud komitmen NU dalam memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab keagamaan (masûilyah dîniyah) dan tanggung jawab kebangsaan (masûilyah wathaniyah),” ungkapnya saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-95, Jakarta, Minggu (31/1/2021) malam.

Said Aqil menyebutkan, tanggung jawab keagamaan NU tertuang dalam usaha melaksanakan dan mendakwahkan Islam Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdliyah berdasarkan prinsip tawassuth (moderat), tawâzun (proporsional), tasâmuh (toleran), i’tidâl (adil), dan iqtishâd (wajar) dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.

“Tanggung jawab kebangsaan NU dituangkan dalam perjuangan tiada henti untuk mengawal tegaknya NKRI sebagai mu’âhadah wathaniyah (konsensus kebangsaan) yang final dan mengikat,” ujarnya.

Sebagai penjelmaan dari roh keagamaan dan kebangsaan, Said Aqil mengatakan, NKRI berdasarkan Pancasila adalah titik temu terbaik dari nilai-nilai agama dan negara.

“Pancasila bukan pengganti syariat Islam, tetapi syariat Islam bisa dilaksanakan dalam naungan Pancasila. Pancasila juga menjamin setiap pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinannya,” katanya.

Said Aqil menegaskan, nasionalisme bukan ideologi yang mengganti kesetiaan kepada agama dengan kesetiaan kepada negara, karena kesetiaan kepada negara justru bagian dari kesetiaan kepada agama.

“Inilah makna dari ungkapan hubbul wathon minal iman. Syariat Islam menuntut ketaatan kepada ulil amri dan menentang keras bughat kepada otoritas dan kepemimpinan politik yang sah.

NU berkomitmen mengawal terus tegaknya konsensus dasar ini sebagai basis penyelenggaraan kehidupan sosial kebangsaan,” ungkapnya.

Di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi, Said Aqil menyampaikan bahwa nasionalisme religius adalah jangkar untuk mengatasi berbagai potensi disintegrasi akibat SARA dan kesenjangan ekonomi.

“Seluruh komponen bangsa diharapkan gotong royong mengatasi pandemi, bahu-membahu menyokong kaum miskin dan papa yang paling terdampak secara ekonomi, dan berhenti mengoyak persatuan dengan narasi kebencian, hoaks, fitnah dan insinuasi,” ujarnya.

Recent Posts

SEB Pembelajaran Ramadan 2026 Terbit, Ini Jadwal Belajar dan Libur Sekolah

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Dalam…

38 menit yang lalu

Komitmen Prabowo: Efisiensi Anggaran dan Berantas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran,…

4 jam yang lalu

Kemenag Integrasikan SIMPEG dan Gaji Web, Urusan Gaji Pegawai Jadi Satu Data

MONITOR, Jakarta - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terus memperkuat transformasi digital dalam…

11 jam yang lalu

Asrama Haji Jadi Pusat One Stop Services, Umrah Kini Makin Efisien

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mematangkan langkah strategis untuk mentransformasi asrama…

13 jam yang lalu

Raih Gelar Doktor di Universitas Jember, Gus Khozin Soroti Problem Tata Kelola BUMD

MONITOR, Jember – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, resmi meraih gelar doktor…

13 jam yang lalu

335 Harta Karun Kerajaan Lombok Kembali, DPR Tekankan Riset Sejarah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menekankan pentingnya produksi pengetahuan dari…

18 jam yang lalu