HUMANIORA

Pidato di Harlah ke-95, Said Aqil Bicara Soal Dua Tanggung Jawab NU

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengungkapkan bahwa banyak hal yang telah dilalui NU sebagai ormas sosial keagamaan, sebagai partai politik dan kembali ke khittah sebagai jam’iyah dîniyah ijtimâ’iyah.

“Berbagai peran yang dimainkan NU, baik sebagai kekuatan civil society maupun partai politik, tak lepas dari wujud komitmen NU dalam memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab keagamaan (masûilyah dîniyah) dan tanggung jawab kebangsaan (masûilyah wathaniyah),” ungkapnya saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) NU ke-95, Jakarta, Minggu (31/1/2021) malam.

Said Aqil menyebutkan, tanggung jawab keagamaan NU tertuang dalam usaha melaksanakan dan mendakwahkan Islam Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdliyah berdasarkan prinsip tawassuth (moderat), tawâzun (proporsional), tasâmuh (toleran), i’tidâl (adil), dan iqtishâd (wajar) dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar.

“Tanggung jawab kebangsaan NU dituangkan dalam perjuangan tiada henti untuk mengawal tegaknya NKRI sebagai mu’âhadah wathaniyah (konsensus kebangsaan) yang final dan mengikat,” ujarnya.

Sebagai penjelmaan dari roh keagamaan dan kebangsaan, Said Aqil mengatakan, NKRI berdasarkan Pancasila adalah titik temu terbaik dari nilai-nilai agama dan negara.

“Pancasila bukan pengganti syariat Islam, tetapi syariat Islam bisa dilaksanakan dalam naungan Pancasila. Pancasila juga menjamin setiap pemeluk agama lain untuk menjalankan keyakinannya,” katanya.

Said Aqil menegaskan, nasionalisme bukan ideologi yang mengganti kesetiaan kepada agama dengan kesetiaan kepada negara, karena kesetiaan kepada negara justru bagian dari kesetiaan kepada agama.

“Inilah makna dari ungkapan hubbul wathon minal iman. Syariat Islam menuntut ketaatan kepada ulil amri dan menentang keras bughat kepada otoritas dan kepemimpinan politik yang sah.

NU berkomitmen mengawal terus tegaknya konsensus dasar ini sebagai basis penyelenggaraan kehidupan sosial kebangsaan,” ungkapnya.

Di tengah ancaman krisis kesehatan dan krisis ekonomi, Said Aqil menyampaikan bahwa nasionalisme religius adalah jangkar untuk mengatasi berbagai potensi disintegrasi akibat SARA dan kesenjangan ekonomi.

“Seluruh komponen bangsa diharapkan gotong royong mengatasi pandemi, bahu-membahu menyokong kaum miskin dan papa yang paling terdampak secara ekonomi, dan berhenti mengoyak persatuan dengan narasi kebencian, hoaks, fitnah dan insinuasi,” ujarnya.

Recent Posts

Anak Muda Kunci Masa Depan Pertanian, Mentan Amran: Inovasi dan Teknologi Jadi Magnet Regenerasi

MONITOR, Bogor – Anak muda bukan lagi penonton dalam pembangunan pertanian nasional. Di tangan generasi…

2 menit yang lalu

Kasus Raya Sukabumi, NasDem Singgung Soal Kesehatan Sosial

MONITOR, Jakarta - Kasus yang menimpa Raya, balita dari Sukabumi, menjadi peringatan bersama untuk memperhatikan kesehatan…

16 menit yang lalu

Dukung GIIAS Surabaya 2025, Kemenperin: Jatim Sumbang 9,7 Persen Penjualan Otomotif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen menjaga ekosistem industri otomotif nasional agar tetap tangguh di…

17 menit yang lalu

Gelar MHQ Internasional bagi Penyandang Disabilitas Netra di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) untuk pertama kalinya akan menggelar Musabaqah Hifzil Qur’an (MHQ)…

2 jam yang lalu

Anggaran Kesehatan Harus Jadi Solusi Adil Semua Pihak, Bukan Hanya Angka di APBN

MONITOR, Jakarta - Politisi Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan…

2 jam yang lalu

Menteri Maman Yakini Program 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan UMKM

MONITOR, Bekasi - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan dukungan penuh…

3 jam yang lalu