PERTANIAN

Pemerintah Terus Edukasi Masyarakat Soal Bahaya Daging Anjing

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) terus berupaya berkomitmen meningkatkan penerapan kesejahteraan hewan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Lantaran, kesejahteraan hewan saat ini merupakan salah satu isu penting.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dan menjelaskan kepada masyarakat dalam memperketat pengawasan peredaran daging anjing. Salah satunya dengan pendekatan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Lalu kami jelaskan juga mempertimbangkan aspek penyakit zoonotik, aspek hukum, aspek pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan,” ujar Direktur Jenderal PKH, Nasrullah.

Konsumsi daging anjing di Indonesia memang masih terjadi di beberapa wilayah khusus dan kalangan tertentu, seperti di Sumatera Utara, Manado, Maluku, Jogja, Solo, dan DKI. Demi mempertimbangkan dimensi etnis, hukum, ekonomi, budaya, dan SARA, pemerintah memastikan akan berhati-hati dalam melalukan pendekatan tersebut.

Pemerintah melalui Ditjen PKH juga telah berupaya membuat surat edaran Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan Terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

Kemudian, pemerintah telah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait perdagangan daging anjing baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun NGO dalam bentuk seminar, talkshow, aksi, petisi, dan sebagainya. Lalu mendukung pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah terkait perdagangan daging anjing.

“Sampai saat ini sudah ada 5 daerah yang memiliki Perda terkait perdagangan anjing ini,” jelas Nasrullah.

Di sisi lain, untuk memaksimalkan upaya meningkatkan kesejahteraan hewan dengan mengurangi perdagangan anjing, pemerintah juga meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati hewan untuk membantu pemerintah mengedukasi masyarakat. Serta, membantu pengendalian populasi anjing liar yang merupakan akar masalah terkait kejadian rabies di beberapa wilayah di Indonesia.

“Memang diperlukan waktu yang cukup untuk menyadarkan masyarakat dalam menyikapi isu-isu penyimpangan penerapan kesejahteraan hewan yang terjadi di lapangan. Tapi kami optimis,” tegas Nasrullah.

Recent Posts

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

12 jam yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

15 jam yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

16 jam yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

17 jam yang lalu

Afirmasi Kemenag pada Momen Hari Guru Nasional 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama terus memberikan perhatian kepada guru madrasah serta guru pendidikan agama…

1 hari yang lalu

Jasa Marga Resmi Buka JMIC 2026, Dorong Budaya Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan dan Nilai Perusahaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk terus memperkuat budaya inovasi sebagai bagian dari…

1 hari yang lalu