Kasus Covid Tembus 1 Juta, PKS: Pemerintah Jangan Malu Akui Lemah

MONITOR, Jakarta – Kasus covid-19 di Indonesia tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1), dan hari ini (27/1) disebutkan 387 orang meninggal yang merupakan rekor baru jumlah kematian sementara jumlah angka kesembuhan juga cetak rekor sejumlah 10.974 pasien.

Menanggapi hal ini, anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta, menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

“Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5%. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam 2 hingga 5 bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik,” ujar Sukamta, Kamis (28/1/2021).

Lebih lanjut, Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan. Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan, kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

“Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes. Pak Menkes Budi Gunadi sebut Indonesia enggak disiplin masyarakatnya sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan jika masyarakat tak patuh protokol kesehatan, penerapan PPKM Jawa-Bali bakal diperpanjang. Pernyataan-pernyataan ini seakan menyalahkan masyarakat. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah,” kata Sukamta.

Angggota DPR RI asal Yogyakarta ini berpendapat, akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi. Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

“Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statemen Menkes, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan Presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi,” pungkasnya.