PEMERINTAHAN

Jokowi Tugaskan BKKBN Turunkan Prevalensi Stunting hingga 14 Persen

MONITOR, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo menugaskan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mempercepatan penurunan prevalensi stunting hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024.

Meskipun tidak mudah, namun Jokowi meyakini hal tersebut dapat dicapai jika pelaksanaan di lapangan dapat dikelola dengan baik.

“Target kita (tahun) 2024 itu (prevalensi stunting) 14 persen. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit,” kata Jokowi saat membuka Rakornas Kemitraan Program Bangga Kencana, Kamis (28/01/2021), di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Jokowi, BKKBN mampu mengendalikan stunting karena memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah ini nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga terkait.

“BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini, Sekali lagi, kegiatan-kegiatan itu nantinya akan dikoordinasi oleh Menko PMK dan ketua pelaksanaannya ada di Kepala BKKBN,” kata Jokowi.

Prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2014 berada pada angka 37 persen dan berhasil ditekan hingga mencapai angka 27,6 persen pada tahun 2019. Namun angka tersebut diperkiraan mengalami sedikit kenaikan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda.

Recent Posts

OPM Bunuh Warga Sipil, Aksi Biadab, Kejahatan Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM Berat

MONITOR, Jakarta - Menyikapi pemberitaan yang beredar terkait aksi keji gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM)…

4 jam yang lalu

Puan Soroti Anak Jadi Korban Kejahatan Siber, Literasi Digital Harus Jadi Gerakan Nasional

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…

10 jam yang lalu

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

13 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

13 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

13 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

14 jam yang lalu