POLITIK

KPK Temukan 16,7 Juta Penerima Bansos Fiktif, Risma Diminta Transparan

MONITOR, Jakarta – Publik kembali dihebohkan oleh kabar ditemukannya daftar penerima bantuan sosial (Bansos) fiktif. Dimana, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyampaikan bahwa pihaknya menemukan 16,7 juta penerima bansos tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).

Menyikapi kasus adanya dugaan penerima bansos fiktif ini, politikus Demokrat Benny K. Harman meminta Menteri Sosial, Tri Rismaharini, terbuka menjelaskan simpang siur rumor tersebut.

“Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK,” pinta Benny Harman, Rabu (20/1/2021).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengingatkan, apabila masalah ini tidak diselesaikan maka khawatir akan menjadi skandal besar di awal tahun 2021 ini.

“Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana,” cetusnya.

Recent Posts

Komnas Haji Desak Komisi VIII Segera Tetapkan Biaya dan Kuota Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H tinggal beberapa bulan lagi, jika merujuk pada…

21 menit yang lalu

Timnas Indonesia Mulai Fokus Persiapan AMEC 2024

MONITOR, Jakarta - Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri menghadapi ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC)…

22 menit yang lalu

Prabowo: Pendidikan adalah Kunci Kebangkitan Bangsa Indonesia

MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024 di…

1 jam yang lalu

Pemerintah Siapkan Santunan untuk Korban Longsor di Sibolangit

MONITOR, Jakarta - Kementerian Sosial akan menyalurkan santunan untuk membantu korban bencana tanah longsor yang…

3 jam yang lalu

Kemenag Akan Buat Kurikulum Pendidikan Berbasis Cinta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan mengembangkan pendidikan berbasis cinta. Hal ini disampaikan Menteri Agama…

12 jam yang lalu

Pemerintah Bahas Perubahan Tata Kelola Impor Garam

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengantisipasi adanya  perubahan tata kelola impor garam menyusul target…

15 jam yang lalu