PERTANIAN

Kementan Inisiasi Pengembangan 1.000 Kampung Hortikultura

MONITOR, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura
Kementerian Pertanian (Kementan) menginisiasi pengembangan 1.000 kampung komoditas hortikultura pada 2021.

1000 kampung hortikultura tersebut termasuk yang sudah dikembangkan sebelumnya (eksisting) Kebun-kebun atau kampung tersebut akan diregister untuk database pengembangan komoditas hortikultura.

Selain menggenjot produksi, langkah ini bertujuan menekan angka pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja produktif sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, menyatakan, kebijakan tersebut disusun sesuai mandat Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang berkeinginan sektor agraria terus tumbuh sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekalipun saat pandemi.

“Melalui program 1.000 kampung hortikultura, kami ingin masyarakat tetap produktif sehingga mengurangi keterpurukan ekonomi lebih dalam saat pandemi,” ujar Anton, sapaannya, di Jakarta, Selasa (12/1).

Dirinya menyatakan demikian lantaran kegiatan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hortikultura domestik serta tersedianya bahan baku industri terkait dan produk keperluan ekspor.

“Dengan demikian, realisasinya harus dengan mengonsolidasikan usaha tani pada suatu kampung agar menjadi kawasan ala korporasi dan dikerjakan dengan gotong royong. Kalau ini terwujud, tentu bakal mendorong lahirnya UMKM hortikultura yang membutuhkan tenaga kerja ekstra dan akan menggerakkan perekonomian kampung itu sendiri,” paparnya.

Selain UMKM, menurut Anton, program 1.000 kampung hortikultura juga akan mendorong munculnya agroeduwisata baru, tren pariwisata yang tengah “naik daun”.

“Artinya, ini sangat prospektif sekali, “ tegasnya

Ditjen Hortikultura Kementan pun akan menerapkan penerapan budi daya yang baik (good agricultural practices/GAP), pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) sesuai pengelolaan hama terpadu (PHT) dan dampak perubahan iklim (DPI), serta memedomani sanitary and phytosanitary (SPS). Tujuannya, produk yang dihasilkan sesuai permintaan pasar dan memenuhi persyaratan ekspor.

“Itu semua bakal kami dorong penerapannya secara holistik, dari on farm hingga off farm,” jelas eks Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah (BPTP Jateng) ini.

Untuk meningkatkan minat masyarakat bergerak di sektor agraria, ungkap Anton, pihaknya juga akan memberikan berbagai intensif mulai dari aspek budi daya, pengendalian OPT, pascapanen, hingga pengolahan.

“Kami juga akan membantu proses registrasi lahan usaha masyarakat hingga memfasilitasi akses permodalan atau KUR (kredit usaha rakyat), mekanisasi, pengairan, kelembagaan, dan pemasaran,” urainya.

“Terkait pemasaran, Ditjen Hortikultura Kementan sudah mendirikan e-commerce di hortitraderoom.com. Di situ, publik dapat membeli berbagai produk komoditas hortikultura yang dikembangkan secara baik dengan harga terjangkau karena langsung dari petaninya. Dengan demikian, petani dan pembeli mendapatkan manfaat secara maksimal,” tutupnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

2 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

3 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

7 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

7 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

12 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

12 jam yang lalu