PERTANIAN

Kebijakan Kementan Terkait Pupuk Subsidi Dinilai Tepat

MONITOR, Jakarta – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), Riyanto mengapresiasi kebijakan Kementerian (Kementan) dalam program pupuk bersubsidi melalui kartu tani dan nomor induk KTP. Sistem tersebut dinilai Riyanto sangat efektif dalam meningkatkan produksi petani yang terus berjalan.

“Sangat bagus upaya dan inovasi dari Kementan ini, supaya subsidi pupuk benar-benar tepat sasaran,” ujar Riyanto, Selasa, 12 Januari 2021.

Menurutnya, selama ini petani sudah menjadi pahlawan pangan bagi terpenuhinya pangan masyarakat Indonesia. Dengan ongkos produksi yang terus naik, kata Riyanto, subsidi pupuk bisa berdampak baik bagi produksi dan kesejahteraan petani.

“Untuk itu saya mendorong agar subsidi untuk petani tetap diberikan. Inilah cara kita untuk bisa membantu mereka,” katanya.

Riyanto menambahkan, berdasarkan kajian dengan BKF tahun 2014 menunjukan bahwa subsidi input termasuk pupuk lebih bermanfaat bagi petani ketimbang subsidi didasarkan pada output pertanian.

“Pertanian bukan hanya sekedar produksi, distribusi komoditi pertanian dan perdagangannya adalah juga urusan pertanian,” katanya.

Sementara itu, pengamat pertanian yang juga Ketua Harian DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Entang Sastraatmadja menilai langkah pemerintah dalam memberikan subsidi kepada petani sudah sangat tepat dan berjalan dengan baik. Pasalnya kebutuhan pupuk sekaeang ini mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK).

“Saya ingin mengatakan bahwa yang perlu diperbaiki adalah database. Ketika database benar, anggaran pemerintah yang masuk ke subsidi pupuk juga bakalan tepat sasaran. Saya lihat ini yang sekarang dikerjakan pemerintahan,” tutupnya.

Recent Posts

Timnas Futsal Putri Raih Posisi Ketiga di Ajang Bergengsi Kawasan Asia Tenggara

MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…

11 menit yang lalu

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

40 menit yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

1 jam yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

1 jam yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

2 jam yang lalu

Keterbukaan Informasi Publik Elemen Penting dalam Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Keterbukaan informasi…

3 jam yang lalu