NASIONAL

Soal Calon Kapolri, Pengamat Sebut Isu SARA Tak Relevan di Negara Demokrasi

MONITOR, Jakarta – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam pergantian Kapolri sangat tidak tepat dan tidak relevan.

Menurut Ujang, dalam negara demokrasi, siapapun bisa menjadi pejabat publik termasuk jadi Kapolri selama memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).

“Semua anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan penting di negeri ini. Indonesia ini kan negara demokrasi, masa karena seseorang menganut agama tertentu lalu enggak bisa menduduki jabatan tertentu. Kan tidak fair itu,” ungkapnya di Jakarta, Selasa,(12/1/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menegaskan, wujud kebhinekaan dan kesetaraan yang nyata itu justru saat kita dihadapkan dengan agama, suku dan ras yang berbeda namun punya kesempatan yang sama dan hak yang sama dalam segala bidang.

Ujang menjelaskan, justru yang harus menjadi bahan diskusi di publik dan semua stakeholder adalah bagaimana calon Kapolri baru ke depan bisa bekerja profesional, membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman bagi segenap bangsa Indonesia.

“Bukan hanya melindungi, bekerja profesional atau memberi rasa aman kepada kelompok tertentu saja. Terutama bekerja keras dan bekerja cerdas dalam menuntaskan banyak tantangan dan pekerjaan rumah Polri yang menumpuk,” ujarnya.

Untuk itu, Ujang pun mengajak semua pihak untuk mendukung siapapun yang dipilih dan diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presiden Jokowi ke DPR RI.

“Presiden dalam memilih Kapolri baru harus tetap berpedoman pada profesionalitas dan memilih sosok yang memiliki chemistry dengannya. Bukan berdasarkan SARA,” katanya.

Recent Posts

Kemenhaj Wajibkan Petugas Haji Isi Penilaian Kinerja Harian

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam…

38 menit yang lalu

Koalisi Sipil Kecam Komitmen Rp16,7 T ke Board of Peace: Pemborosan Serius dan Tidak Masuk Akal

MONITOR, Jakarta - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Board of Peace (BOP) dan membawa…

44 menit yang lalu

Izzuddin Syarif Siap Nahkodai GP Ansor Lumajang

MONITOR, Lumajang - Dinamika menjelang Konferensi Cabang (Konfercab) XVI Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lumajang kian…

3 jam yang lalu

Karbon Biru jadi Kunci Indonesia Emas, Prof. Rokhmin: Terancam Gagal Tanpa Tata Kelola Kuat

MONITOR, Jakarta - Potensi karbon biru (blue carbon) Indonesia dinilai sebagai salah satu aset strategis…

3 jam yang lalu

Pemerintah: Perkawinan Anak Adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Praktik perkawinan anak telah dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur…

6 jam yang lalu

Siswi Madrasah Wakili Indonesia di Kompetisi Debat Dunia di Kenya

MONITOR, Jakarta - Murid Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Serpong, Kalyca Najla Maggala,…

9 jam yang lalu