HUKUM

Hamdan Zoelva Sebut Ancaman Denda bagi Penolak Vaksin Diatur UU

MONITOR, Jakarta – Ancaman denda bagi warga Jakarta yang menolak divaksin tak main-main. Mereka bakal dikenakan denda sebesar Rp5 juta apabila menolak divaksin Covid-19.

Terkait aturan denda ini, eks Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva membenarkan bahwa sanksi pidana ataupun denda bagi orang-orang yang menolak divaksin telah diatur dalam Undang-undang.

“Memang UU No. 4/2004 mewajibkan setiap orang berpartisipasi dalam penanggulangan wabah penyakit menular, termasuk tidak boleh menolak untuk vaksin (pengebalan) dengan ancaman sanksi pidana atau denda,” terang Hamdan Zoelva dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Akan tetapi, ia meningatkan, dalam pelaksanaannya pemerintah harus memastikan lebih dahulu jaminan keamanan dan kehalalan vaksin untuk memberi rasa aman bagi masyarakat.

“Masyarakat butuh contoh dari pemimpin termasuk untuk lebih dahulu divaksin untuk memberi rasa aman,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemnaker dan PT IWIP Jalin Kerja Sama Perkuat Kompetensi SDM Pengolahan Logam Berat

MONITOR, Halmahera Tengah — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjalin kerja sama strategis dengan PT Indonesia Weda…

1 jam yang lalu

Sekjen Kemenag: Khairu Ummah Harus Diwujudkan melalui Aksi Nyata dan Kolaborasi Negara MABIMS

MONITOR, Jakarta – Konsep Khairu Ummah (umat terbaik) tidak cukup dimaknai sebagai wacana normatif atau…

1 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan BEI Buka Akses Pasar Modal bagi Usaha Menengah Lewat Go Public Academy

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama PT Bursa Efek Indonesia…

4 jam yang lalu

UIN Jakarta Dukung Diplomasi Keislaman Kawasan melalui Seminar Kertas Tema SOM MABIMS ke-50

MONITOR, Jakarta— Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Seminar Kertas Tema dalam rangka…

7 jam yang lalu

Indonesia Tuan Rumah SOM MABIMS ke-50, Menag Ajak Empat Negara Bangun Masyarakat Islam Berkeadaban

MONITOR, Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah Senior Officials Meeting (SOM) ke-50 Menteri Agama Brunei…

23 jam yang lalu

Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo Belum Berizin, Gugun Gumilar Dukung Penegakan Hukum Transparan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa lembaga Hamalatul Qur’an yang berada di Sukoharjo…

1 hari yang lalu