NASIONAL

KPK Diminta Periksa LHKPN Gibran

MONITOR, Jakarta – Ketua Pergerakan Masyarakat Madani (Permadani) Yonpi Saputra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa harta kekayaan Wali Kota Solo Terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2021).

Yonpi mengklaim pihaknya menemukan kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Gibran ke KPK sebesar Rp21 miliar. Yonpi menyoroti beberapa kejanggalan dari harta kekayaan milik Gibran. Pertama, terkait usaha Gibran yaitu Martabak yang dianggap sepi pembeli.

Kedua, lanjut Yonpi, terkait adanya kucuran dana kepada Gibran, yaitu kucuran dana dari Firma Ventura Alpha JWC sebesar Rp 28,3 miliar untuk startup ‘Mangkok Ku’ dan sebelumnya juga untuk startup ‘Goola’ sebesar Rp 71 miliar.

“Ada kejanggalan, yaitu memiliki harta Rp21 miliar, bisnis martabak sepi, tapi masih diberi suntikan dana puluhan miliar,” ungkapnya seperti dikutip dari portal media RMOL.id, Rabu (6/1/2021).

“Gibran sudah mempersilakan untuk mengecek LHKPN-nya. Untuk itu, kami mendesak KPK segera menyelidikinya,” katanya.

Recent Posts

Kemenhaj Imbau Jemaah Hemat Tenaga Jelang Puncak Haji

MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk…

12 jam yang lalu

Rusia, Victory Day, dan Mimpi Pax Russica

Oleh: Boy Anugerah* Setiap tanggal 9 Mei, Rusia melakukan “ritual” rutin kenegaraan yang diselenggarakan di Moskow…

12 jam yang lalu

Kemenperin Dukung IKM Ambil Peran dalam Hilirisasi Industri Buah Tropis

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat program hilirisasi industri nasional yang tidak hanya menyasar…

12 jam yang lalu

Kemnaker Gelar Seleksi Kerja Penyandang Disabilitas Tuli bersama Dunia Usaha

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan seleksi kerja bagi penyandang disabilitas Tuli melalui pertemuan langsung…

12 jam yang lalu

Ramai Polemik Guru Honorer Berakhir Pada 2026, Legislator Usul Solusi Penyelesaian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyoroti ramainya polemik…

16 jam yang lalu

Legislator Minta Penanganan Polemik Nobar Film di Ternate Kedepankan Dialog

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pembubaran…

17 jam yang lalu