DPR Minta Pemda Kaltim Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Keputusan perlu diambil karena melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddian/ dok: IG Hetifah

MONITOR, Samarinda – Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera mengambil keputusan untuk menunda sistem pembelajaran tatap muka guna menghindari penularan Covid-19.

“Pemkot (Pemerintah Kota) Balikpapan telah memutuskan menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap Tahun Ajaran 2020/2021, sehingga saya minta pemkab (pemerintah kabupaten) dan pemkot lainnya segera mengambil keputusan agar warga tidak bimbang,” ungkapnya saat dihubungi, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Hetifah menilai, keputusan perlu diambil karena melihat perkembangan penularan Covid-19 yang makin meningkat, kemudian daya tampung rumah sakit dan ruang isolasi juga hampir penuh.

Selain itu, menurut Hetifah, juga karena banyaknya masukan dari para petugas kesehatan, tenaga pendidik dan orang tua murid agar proses belajar mengajar untuk sementara masih diberlakukan dengan pola jarak jauh.

“Keputusan Pemkot Balikpapan ini merupakan keputusan yang bijak karena mengakomodir banyak masukan dari pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan tenaga kesehatan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu.

Apalagi, Hetifah mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan pada data dan survei kepada orang tua maupun wali murid yang dilaksanakan secara periodik, sehingga daerah lainnya diharapkan mengikuti langkah yang sudah diambil oleh Balikpapan.

Menurut Hetifah, kebijakan itu merupakan langkah yang tepat untuk diterapkan pada wilayah perkotaan, namun pemda lain pun bisa mengikuti dengan memperhatikan perkembangan Covid-19 dalam bulan-bulan terakhir.

“Bagi kawasan perkotaan memang rata-rata angka penularannya lebih tinggi. Sedangkan untuk daerah lainnya mungkin kondisinya berbeda. Namun demikian, kunci dalam pengambilan keputusan adalah data dan kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak,” katanya.

Setelah kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka diputuskan, lanjut Hetifah, langkah berikutnya yang harus diambil adalah meningkatkan kualitas Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui pemetaan berdasarkan kebutuhan.

“Jika memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai dan pelatihan intensif bagi para guru,” ungkapnya.

Meski demikian, Hetifah tetap berdoa dan berharap dalam pertengahan 2021 pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan di seluruh daerah, seiring adanya vaksin yang segera tiba di Kaltim.