MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membela Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang aktif melakukan blusukan di DKI Jakarta setelah dilantik oleh Presiden Jokowi.
Hasto mengungkapkan bahwa hal itu adalah karakter Risma yang memang kerap turun ke bawah.
“Bu Risma juga kan belum lama dilantik, jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil,” ungkapnya usai menerima sertifikasi insinyur profesional dari Perhimpunan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Menurut Hasto, apa yang dilakukan Risma itu cara membangun harapan bahwa ‘Wong Cilik rakyat Marhaen’ tidak akan lagi merasa tertinggalkan karena hadirnya pemimpin yang menyatu dengan rakyat.
“Dan tradisi blusukan ini juga dilakukan oleh Presiden Jokowi sebelumnya ketika beliau menjadi Gubenur. Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat,” ujarnya.
“Bukankah sejak awal ketika konstitusi dirancang semangat dari para pendiri republik ini menegaskan bagaimana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?,” kata Hasto melanjutkan.
Terlebih, Hasto menegaskan, pengalaman yang begitu luas sebagai wali kota faktanya mampu membawa kemajuan dan juga keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Surabaya.
Hasto juga menambahkan, Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta saja, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai mensos.
Pada akhir tahun lalu, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo, Jawa Timur, untuk bertemu penyandang disabilitas.
“Apa yang dilakukan Bu Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi, di mana fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, bagaimana negara hadir, bagaimana keadilan sosial ini dikedepankan. Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu,” ungkap Hasto.
