Kantor Balaikota Depok
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mendapatkan bantuan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 10 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat (Jabar). Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil.
“Alhamdulillah kami bersyukur mendapatkan bantuan keuangan dari Provinsi dalam rangka PEN. Nilainya sebesar Rp 10 miliar,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kota Depok, Sri Utomo, di Balai Kota, belum lama ini.
Dijelaskannya, nantinya bantuan tersebut akan digunakan untuk pembangunan pasar di wilayah Barat, tepatnya di Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan. Sri berharap, dana ini bisa bermanfaat untuk pemulihan ekonomi di Kota Depok.
“Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan Pemprov Jabar. Mudah-mudahan dana ini bisa bermanfaat untuk kesejahteraan warga Depok,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengatakan, bantuan tersebut merupakan upaya yang paling tepat dalam pemulihan roda perekonomian. Dirinya juga menggesa seluruh Pemkot maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk segera melakukan proses lelang.
“Lelang sudah bisa dilakukan pada trimester satu atau dalam tiga bulan ke depan. Kami akan memberikan apresiasi bagi Pemkot maupun Pemkab yang bisa segera melakukan pembangunan dengan dana PEN ini,” paparnya.
Untuk diketahui 27 Kota/ Kabupaten se-Jabar mendapatkan bantuan dana PEN. Tetapi besarannya berbeda-beda sesuai kebutuhan daerah. Total dana yang dialokasikan untuk PEN ini sebesar Rp 2,22 triliun.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti ancaman kejahatan siber yang bisa menjerat…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…