2021, Mardani: Presiden Harus Melepas Kepentingan Sesaat

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa di 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melepas kepentingan sesaat dirinya dan kelompoknya dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya.

Menurut Mardani, sederet tantangan akan dihadapi oleh bangsa ini di 2021, terutama di tengah situasi yang tidak pasti akibat pandemi Covid-19.

“Pertama tentu kita sepakat, presiden harus melepas kepentingan sesaat dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam bekerja mampu menciptakan ‘dream team’ yang kompeten, menggerakkan dan membawa perubahan lebih baik, dengan target yang terukur dan evaluasi yang transparan,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (1/1/2021).

Sejauh ini, Mardani menilai, tidak adanya orkestrasi dalam penanganan membuat Covid-19 di Indonesia tidak berkesudahan. Menurut Mardani, rasa khawatir tengah dirasakan oleh rakyat Indonesia karena kurva pasien positif Covid-19 yang tidak kunjung turun dan potensi adanya serangan varian baru.

“Leadership dalam mengorkestrasi semua kekuatan mutlak diperlukan,” ujar Ketua DPP PKS itu.

Catatan berikutnya, Mardani menyebutkan, yakni mengenai kepemimpinan dalam pemerintahan yang bersih atau clean government. Menurut Mardani, kasus penyelewengan dana bantuan sosial Covid-19 menjadi cermin, agar pemerintah lebih serius menangani pandemi di semua sektor.

“Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Tunjukkan keberpihakan pada clean government bukan hanya semboyan macan kertas,” katanya.

Lalu dari sisi ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Mardani mengungkapkan, perlu dilakukan secara terstruktur dan ditargetkan. Menurut Mardani, menjadi evaluasi bersama terkait alokasi pra kerja yang mesti ikut pelatihan online atau daring.

“Berikan modal dan pastikan berusaha secara riil dengan market yang jelas, Link and Match atas akses berusaha,” ungkapnya.

Hal itu, lanjut Mardani, mengingat dampak panjang pandemi Covid-19 dikhawatirkan masih menggerus daya tahan dunia usaha dan UMKM masyarakat. Turunnya daya beli masyarakat berakibat pada gelombang PHK secara besar-besaran dan meningkatnya angka pengangguran.

“Terakhir, situasi yang sulit diprediksi di 2021 nanti mengharuskan pemerintah berinovasi, bergerak cepat serta menerima dan mendengar masukan dari masyarakat. Rangkul seluruh komponen, bangun dialog dengan semangat penghargaan atas keberagaman dan kebebasan demokrasi,” ujarnya.