POLITIK

IMM: Larangan Aktivitas FPI Tak Ada Kaitannya dengan Islam

MONITOR, Jakarta – Pemerintah telah resmi melarang ormas Front Pembela Islam (FPI) untuk melakukan kegiatan apapun, sejak tanggal 30 Desember 2020. Keputusan ini disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tinggi negara yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Jhony G Plate, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jendral Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Rafly Amar.

Pemerintah, melalui Menko Polhukam Mahfud MD, menegaskan FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

Terkait bubarnya FPI ini, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menuntut pemerintah bertindak adil terhadap semua organisasi kemasyarakatan lainnya, yang cenderung menggunakan cara kekerasan dan main hakim sendiri.

Ketua Umum DPP IMM, Najih Prasetyo, menilai pelarangan aktivitas FPI tidak berkaitan dengan agama Islam. Akan tetapi, aktivitas yang dilakukan kerap meresahkan masyarakat seperti tindakan kekerasan, provokatif, main hakim sendiri dan lain sebagainya.

“Tindakan itu tentu sangat bertentangan dengan Islam, sebagai rahmat bagi semesta alam,” kata Najih dalam keterangannya, Kamis (31/12).

Najih mengingatkan, sikap pemerintah dalam upaya pembubaran FPI tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan bahwa pemerintah anti Islam atau pemerintah memusuhi umat Islam.

Namun ia tetap menyarankan agar kedepannya pemerintah harus melakukan langkah preventif melalui upaya selektif dalam pemberian izin kepada calon ormas tertentu.

“Pastikan bahwa ormas benar-benar menjalankan dan menaati peraturan UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Harap Prabowo Suarakan Kemerdekaan Palestina di Pidato Forum PBB

MONITOR, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum…

3 jam yang lalu

Potensi Kopi Robusta Sidomulyo Menggeliat, LPDB Perkuat Peran Koperasi Desa Merah Putih

MONITOR, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi kembali menunjukkan…

4 jam yang lalu

Sepuluh Larangan Wanita yang Sedang Haid

MONITOR, Jakarta - Haid atau menstruasi merupakan siklus alami bulanan yang rutin dialami oleh wanita…

5 jam yang lalu

Puan Harap Tim Transformasi Polri Mampu Meningkatkan Citra Positif Institusi

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi pembentukan Tim Transformasi Polri yang baru-baru…

5 jam yang lalu

Dirut Jasa Marga Dianugerahi Pin Emas Kapolri atas Berkontribusi Bagi Kemajuan Layanan Lalu Lintas

MONITOR, Jakarta - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan A. Purwantono, dianugerahi Pin…

7 jam yang lalu

TNI dan Polri Masih Berjaga di DPR, Puan: Objek Vital, Kita Cooling Down Dulu

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi keberadaan personel TNI dan Polri yang…

8 jam yang lalu