RI Tutup Akses Masuk WNA, PKS: Jangan Tunggu 1 Januari

MONITOR, Jakarta – Keputusan Pemerintah menutup sementara akses masuk WNA ke Indonesia mulai tanggal 1 hingga 14 Januari 2021 mendatang, menuai tanggapan dari Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Menurutnya dalam kondisi darurat pandemi Covid saat ini, mestinya tidak harus menunggu 1 Januari.

Sukamta khawatir, selama jeda ini, banyak WNA berdatangan khususnya dari Eropa, Amerika dan Asia yang menghindari lock down di musim dingin.

“Kabarnya corona varian baru ini lebih agresif, mestinya kalau mau efektif mencegah penularan masuk ke RI, penutupan akses itu berlaku spontan, saat diumumkan itu juga, seperti di negara-negara lain. Jeda beberapa hari ini sangat riskan akan datangnya WNA yang berpotensi terjangkiti varian baru Covid. Pemerintah mesti berkaca kepada kejadian awal Covid masuk Indonesia, juga karena lengah dalam menetapkan pembatasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia,” ujar Sukamta, dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta agar kebijakan penutupan akses bagi WNA ini menjadi bagian komprehensif kebijakan penanganan pandemi Covid di Indonesia.

“Jangan sampai hanya penutupan sementara masuknya WNA, sementara di dalam negeri sendiri tidak ada kebijakan yang memadai untuk tangani Covid. Saat ini seolah masyarakat dibiarkan bergulat sendiri sendiri dengan pandemi, sementara yang kuat biar tetap sehat, yang lemah akan sakit. Sementara jumlah bed dan ruang isolasi perawatan Covid di berbagai daerah sudah melebihi kapasitasnya. Pemerintah perlu lebih taktis menangani pandemi,” terangnya.

Semestinya, kata Sukamta, pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh apa yang sudah dikerjakan dalam penanganan pandemi selama 10 bulan berjalan. Setelah itu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk penanganan.

“Fakta bahwa penambahan kasus harian bukan menurun tetapi semakin meningkat, ini menunjukkan pemerintah masih lambat memperbaiki kesalahan dan kelemahan yang dilakukan. Saat ini penularan bukan lagi antar warga yang bepergian ke luar kota tetapi sudah masuk level antar anggota keluarga. Soal varian baru ini, bukan hanya berita yang dari luar negeri, tapi ada ahli dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia. Sebaiknya pemerintah transparan dengan rakyatnya, sehingga semua bisa ikut mengantasipisai.” imbuh Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.