POLITIK

Hidayat Nur: Pemerintah Tak Perlu Halangi Eksponen FPI Dirikan Ormas

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). Bahkan per hari ini, Rabu (30/12), seluruh kegiatan yang berkaitan dengan FPI dilarang.

Penegasan ini disampaikan langsung Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam konferensi pers. Terkait pelarangan FPI, politikus senior Hidayat Nur Wahid angkat bicara.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai semestinya pemerintah tidak menghalang-halangi kebebasan warganya berserikat, termasuk eksponen FPI jika ingin mendirikan ormas baru.

Pendirian ormas baru ini, kata Hidayat, termasuk untuk melanjutkan misi dakwah, sosial serta amr ma’ruf nahy munkar lainnya. Pasalnya, dikatakan Hidayat, Indonesia adalah negara hukum.

“Sebagai Negara Hukum yang akui hak berserikat dan berkumpul bagian dari HAM, mestinya Pemerintah tidak halang-halangi bila eksponen FPI akan dirikan Ormas lain, sesuai UU, untuk lanjutkan dakwah, bantu korban bencana, amar makruf nahyi munkar, dalam bingkai NKRI dan Pancasila,” tandas Hidayat Nur Wahid, Rabu (30/12).

Recent Posts

Baleg DPR Dorong RUU Komoditas Khas di Tanah Air

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, mendorong regulasi untuk…

1 jam yang lalu

Komisi IX DPR Setujui Pagu Anggaran BKKBN Kantongi Rp 2026 3,63 Triliun

MONITOR, Jakarta - Komisi IX DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan…

5 jam yang lalu

Kemenperin Pacu IKM Hilirisasi Kemenyan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memperkuat program hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai…

7 jam yang lalu

Kemenag Punya DJPH, Apa Perannya dalam Program MBG?

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memiliki satuan kerja setingkat eselon II yang mengurus jaminan produk…

9 jam yang lalu

Sinergi PT JGP, Warga, dan Polres Pasuruan; Dari Ngopi Hingga Kerja Bakti

MONITOR, Pasuruan - PT Jasamarga Gempol Pasuruan (PT JGP) terus berkomitmen memperkuat hubungan dengan masyarakat…

9 jam yang lalu

DPR Minta Proyek Tanggul Beton di Cilincing Transparan dan Rakyat Dilibatkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti proyek pembangunan tanggul beton…

10 jam yang lalu