NASIONAL

Pihak Rizieq Kirim Jawaban Soal Somasi Lahan Markaz Syariah Megamendung

MONITOR, Jakarta – Kuasa Hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Ichwan Tuankotta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan surat jawaban atas somasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait lahan di Megamendung Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Ichwan menyampaikan, sebenarnya pihaknya ingin melakukan dialog langsung dengan pimpinan PTPN VIII terkait lahan yang di atasnya berdiri Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah tersebut.

Namun karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan PTPN VIII, lanjut Ichwan, maka pihaknya hanya mengirimkan surat yang berisi 11 poin jawaban atas somasi yang dilayangkan PTPN VIII sebelumnya kepada pihak Markaz Syariah Megamendung.

“Hasilnya, jadi kita hanya menyampaikan surat, menyampaikan surat dan diterima biro hukumnya (PTPN VIII). Jadi tadi memang mau ada dialog, cuma karena ada syarat-syarat yang diberikan, akhirnya kita tidak bisa (bertemu pimpinan PTPN VIII),” ungkapnya saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Ichwan menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar bisa bertemu pimpinan PTPN VIII tersebut diantaranya adalah membawa hasil rapid test atau tes cepat. Menurut Ichwan, tidak semua tim kuasa hukum yang datang ke kantor PTPN VIII membawa hasil rapid test tersebut.

“Ya mungkin salah satu itu, janji. Kemudian juga karena kondisi sekarang social distancing, terus harus ada rapid test, dari tim kami tadi belum semuanya ada rapid test, gitu. Itu aja syarat yang mereka ajukan. Karena kita enggak tahu ya, kita enggak tahu sebelumnya kalau untuk ketemu itu harus pakai rapid test,” ujarnya.

Karena tidak bisa bertemu, Ichwan mengatakan, Markaz Syariah Megamendung pun akhirnya hanya menyampaikan surat yang berisi 11 poin tentang jawaban somasi PTPN VIII.

“Ada 11 poin (dalam) suratnya, ada 11 poin berkaitan itu (somasi). Diantaranya berkaitan error in persona yang kita sampaikan, terus berkaitan dengan ada 9 HGU yang dipasalkan di daerah Megamendung. Ada kaitan juga dengan isi dari keinginan kami untuk bermusyawarah dan berdialog. Itu di antara poin-poinnya,” katanya.

Recent Posts

Benny Harman Tolak Pilkada Lewat DPRD, Bukan Solusi Biaya Politik!

MONITOR, Jakarta - Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka.…

52 menit yang lalu

Target Zero Fraud 2026, TASPEN Perkuat Budaya Integritas Seluruh Karyawan

MONITOR, Jakarta - PT TASPEN (Persero) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih…

3 jam yang lalu

Kemenperin Perkuat Daya Saing IKM Alas Kaki Hadapi Tantangan Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat daya saing pelaku industri kecil dan menengah…

5 jam yang lalu

Layanan Haji Tingkat Kabupaten Tetap Buka di Hari Libur, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tetap membuka layanan kepada jemaah haji di…

6 jam yang lalu

ASDP: Arus Balik Sumatera ke Jawa Terkendali, Penumpang Naik Tipis

MONITOR, Jakarta - Pergerakan masyarakat dari Sumatera menuju Jawa pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru)…

7 jam yang lalu

Kecam Intervensi AS di Venezuela, GKB-NU Minta Presiden Prabowo Pimpin Perlawanan Multilateralisme Global

MONITOR, Jakarta - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) mengecam keras intervensi militer Amerika Serikat…

8 jam yang lalu