NASIONAL

Pihak Rizieq Kirim Jawaban Soal Somasi Lahan Markaz Syariah Megamendung

MONITOR, Jakarta – Kuasa Hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Ichwan Tuankotta, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan surat jawaban atas somasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII terkait lahan di Megamendung Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Ichwan menyampaikan, sebenarnya pihaknya ingin melakukan dialog langsung dengan pimpinan PTPN VIII terkait lahan yang di atasnya berdiri Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah tersebut.

Namun karena tidak bisa bertemu dengan pimpinan PTPN VIII, lanjut Ichwan, maka pihaknya hanya mengirimkan surat yang berisi 11 poin jawaban atas somasi yang dilayangkan PTPN VIII sebelumnya kepada pihak Markaz Syariah Megamendung.

“Hasilnya, jadi kita hanya menyampaikan surat, menyampaikan surat dan diterima biro hukumnya (PTPN VIII). Jadi tadi memang mau ada dialog, cuma karena ada syarat-syarat yang diberikan, akhirnya kita tidak bisa (bertemu pimpinan PTPN VIII),” ungkapnya saat dihubungi, Jakarta, Senin (28/12/2020).

Ichwan menjelaskan syarat yang harus dipenuhi agar bisa bertemu pimpinan PTPN VIII tersebut diantaranya adalah membawa hasil rapid test atau tes cepat. Menurut Ichwan, tidak semua tim kuasa hukum yang datang ke kantor PTPN VIII membawa hasil rapid test tersebut.

“Ya mungkin salah satu itu, janji. Kemudian juga karena kondisi sekarang social distancing, terus harus ada rapid test, dari tim kami tadi belum semuanya ada rapid test, gitu. Itu aja syarat yang mereka ajukan. Karena kita enggak tahu ya, kita enggak tahu sebelumnya kalau untuk ketemu itu harus pakai rapid test,” ujarnya.

Karena tidak bisa bertemu, Ichwan mengatakan, Markaz Syariah Megamendung pun akhirnya hanya menyampaikan surat yang berisi 11 poin tentang jawaban somasi PTPN VIII.

“Ada 11 poin (dalam) suratnya, ada 11 poin berkaitan itu (somasi). Diantaranya berkaitan error in persona yang kita sampaikan, terus berkaitan dengan ada 9 HGU yang dipasalkan di daerah Megamendung. Ada kaitan juga dengan isi dari keinginan kami untuk bermusyawarah dan berdialog. Itu di antara poin-poinnya,” katanya.

Recent Posts

ASDP Tutup Layanan Nataru, Penumpang Tumbuh dan Kepuasan Publik Sangat Tinggi

MONITOR, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menutup penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun…

3 jam yang lalu

DPR: KUHP dan KUHAP Baru Jamin Aktivis Tak Bisa Asal Dipenjara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan reformasi hukum pidana dengan terbitnya…

6 jam yang lalu

Haji 2026, Pemerintah Perkuat Petugas dan Layanan Ramah Perempuan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya menghadirkan layanan haji yang ramah perempuan melalui penguatan kualitas…

8 jam yang lalu

Tinjau IKN, Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Kerukunan Beragama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu…

9 jam yang lalu

Eks Menag Yaqut Tersangka, DPR: Kerja Pansus Tidak Sia-sia

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul…

11 jam yang lalu

Buka Diklat PPIH 2026, Menhaj Gus Irfan: Fokus Bahasa Arab dan Disiplin

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Petugas Penyelenggara…

14 jam yang lalu