MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai bahwa tidak terlihat komitmen kuat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penanganan kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Mardani mengungkapkan, menjelang akhir 2020, sudah seyogyanya pemerintah berkaca melihat kondisi penanganan HAM dan demokrasi di Indonesia saat ini.
“Sejak Januari 2020, ruang publik kita diwarnai tindakan represif aparat dan penegakan HAM yang buruk. Tidak terlihat komitmen kuat dari Pak Jokowi untuk HAM,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (28/12/2020).
Di 2020 ini, menurut Mardani, Bangsa Indonesia mengenal bentuk represi yang mengerikan, yakni represi digital. Mardani menyampaikan, kian banyak aktivis yang disadap dan diretas, tujuannya hanya untuk membungkam suara kritis.
“Belum lagi penggunaan UU ITE untuk menekan lawan politik. Banyak dari mereka yang berujung jeruji,” ujar Politikus PKS itu.
“Kita perlu mengevaluasi UU ITE karena telah melahirkan unintended consequences, yang awalnya hanya diperuntukan menjadi payung hukum atas transaksi bisnis di dunia maya, namun diperuntukan untuk menerkam lawan politik,” kata Mardani melanjutkan.
Lalu fenomena lainnya, lanjut Mardani, seperti penangkapan aktivis saat unjuk rasa, kekerasan masyarakat sipil di Papua, ditambah penyelesaian kasus Semanggi I dan II yang berujung pada pernyataan ‘bukan pelanggaran HAM berat’ oleh Jaksa Agung hingga kasus penembakan enam Anggota Front Pembela Islam (FPI) baru-baru ini.
“Belum ada komitmen, itulah gambaran penanganan HAM kita saat ini,” ungkapnya.
Mardani menilai, jika terus dipendam dan tidak segera dituntaskan, maka akan menjadi bom waktu yang justru membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan.
“Masyarakat pun semakin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Seperti yang tertera dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia Oktober lalu,” ujarnya.
Dari hasil survei tersebut, Mardani menyebutkan, 47,7 persen responden yang setuju dan 21,9 persen responden yang sangat setuju makin takut menyuarakan pendapat di ruang publik. Sehingga ada 79,6 persen mayoritas publik yang merasakannya.
“Terakhir, memasuki tahun 2021, semoga pemerintah memikirkan cara-cara persuasif dalam memperlakukan lawan politik dan menuntaskan kasus HAM. Semoga komitmen dalam penanganan HAM dan demokrasi terlihat di tahun 2021. Mengingat komitmen Pak Jokowi terkait HAM adalah janji yang tertunda, ada dalam Nawacita dan nyaris belum dilakukan,” katanya.
