Ini Klarifikasi Menag Soal Afirmasi Ahmadiyah dan Syiah

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menjelaskan duduk perkara terkait pemberitaan mengenai afirmasi kelompok Ahmadiyah dan Syiah.

Menurut pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu, dalam pemberitaan terkait Ahmadiyah dan Syiah, seolah dirinya memberikan perlindungan khusus untuk kedua kelompok tersebut.

Gus Yaqut menjelaskan bahwa yang diberitakan sebenarnya bukan pendapatnya, tapi ditulis seolah seperti pendapatnya.

“Saya tidak tahu siapa itu yang berpendapat seperti itu, kok kemudian dikutip sebagai pendapat saya?,” ungkapnya seperti dikutip dari RMOL, Jakarta, Jumat (25/12/2020).

Gus Yaqut lantas menceritakan duduk permasalahan munculnya pemberitaan tersebut. Awalnya, Gus Yaqut dihubungi seorang wartawan yang bertanya perihal keberadaan Ahmadiyah dan Syiah.

Menjawab pertanyaan itu, Gus Yaqut lantas menegaskan bahwa dirinya akan melindungi setiap warga negara. Dalam hal ini, Gus Yaqut menggarisbawahi bahwa dia bukan melindungi organisasi Ahmadiyah dan Syiah, tapi warga negara Indonesia. 

“Saya bilang soal Ahmadiyah dan Syiah itu sikap saya sebagai menteri agama, yang pertama adalah melindungi mereka sebagai warga negara. Sebagai warga negara, sekali lagi sebagai warga negara, bukan sebagai jemaat Ahmadiyah dan Syiah. Karena semua warga negara sama di mata hukum. Ini harus clear posisinya,” ujarnya.

Sementara poin kedua jawabannya berkaitan dengan ajakan agar masyarakat Indonesia mampu menjaga toleransi antar umat beragama. Gus Yaqut juga menekankan bahwa Kemenag siap menjadi mediator jika ada kelompok tertentu bermasalah dengan dua organisasi tersebut. 

“Jika ada perbedaan keyakinan perbedaan pendapat, antara warga Ahmadiyah dan Syiah dengan kelompok yang lain. Itu harus selalu disampaikan dengan dialog, kami Kemenag siap memfasilitasi,” katanya. 

“Itu sikap saya. Nah tiba-tiba ada berita seperti itu, gimana ceritanya?. Itu sebetulnya yang saya maksud,” ungkap Gus Yaqut melanjutkan.

Gus Yaqut juga menekankan, pemerintah pada prinsipnya siap pasang badan jika ada perbedaan pendapat antar suku, agama dan golongan.

“Karena ini prinsip dasar ya, negara itu prinsip dasar, sementara pemerintah ketika ada perbedaan di tengah masyarakat, yang memfasiltasi dengan dialog dan itu yang menjadi dasar itu,” ujarnya.

Sekada informasi, usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menag Yaqut Cholil Qoumas langsung tancap gas menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Terbaru, pemerintah disebut akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia.

Menurut Yaqut, tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Yaqut juga menyatakan bahwa Kemenag akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” ungkapnya.

Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas.

Hal itu disampaikan secara daring pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

“Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi,” ujar Azyumardi.