Fraksi PKS Sebut Normalisasi Hubungan dengan Israel Hukumnya Haram

MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPR RI menyebut normalisasi hubungan Indonesia dengan Israel hukumnya haram. Pernyataan PKS ini disampaikan menanggapi terus beredar pernyataan dari pihak-pihak di luar negeri seperti Dubes Israel untuk Singapura, Sagi Karni, dan Chief Executive Officer U.S. International Development Finance Corporation, Adam Boehler, yang terus menyuarakan bahwa Indonesia akan mendapatkan bantuan dan akan memberikan dampak ekonomi jika melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Saya berharap pemerintah tidak tergiur bantuan ekonomi. Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi. Pemerintah indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan. Upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah, ini jelas bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945,” ujar Sukamta, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (23/12).

“Komitmen Presiden Jokowi yang berulang kali disampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus kita dukung dan kawal terus,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan, apapun bentuk kerjasama dengan Israel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan menciderai cita-cita para pendiri bangsa dan umat Islam.

Merujuk pada pernyataan pihak-pihak luar negeri dan langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini juga mengkritisi gerak pemerintah akhir-akhir ini yang bersamaan dengan hari-hari terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump lengser.

“Semestinya pemerintah Indonesia menunggu presiden baru, policy maker baru bukan malah seperti kejar tayang. Langkah-langkah pemerintah tidak etis secara diplomatik dan terkesan ada target terselubung yang dikejar untuk diselesaikan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi juga ada agenda politik yang saling bertautan.

“Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mideterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui Inisatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional. Situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina – Israel dan kemerdekaan Palestina. Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel,” kata Sukamta.