Gara-gara Pandemi, Anies Akui Jakarta Sudah Masuk ‘Jurang’ Resesi

MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak menampik dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Jakarta mengalami penurunan yang luar biasa. Bahkan orang nomor satu di Ibukota ini mengakui dari sisi pertumbuhan ekonomi, selama dua triwulan berturut-turut perekonomian DKI Jakarta mengalami kontraksi dan resmi memasuki resesi.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada Triwulan II 2020 sebesar minus 8,23% dan pada Triwulan III membaik pada angka minus 3,82 persen (y-on-y). Adapun, Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2% s.d. -1,6%, tahun 2021 kembali ke 5% – 5,4%, dan tahun 2022 semakin membaik pada kisaran 5,8% – 6,2%.

“Artinya kita mengalami kontraksi yang serius di tahun 2020, tapi mungkin kita termasuk yang paling cepat untuk kembali di dalam perputaran perekonomian karena kesiapan dari kita semua,” ujar Anies membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 secara virtual pada Selasa (22/12).

Anies menerangkan, selama pandemi orang-orang membatasi kegiatan. Sehingga hal tersebut merupakan penyebab utama yang secara alamiah turut berpengaruh terhadap kontraksi ekonomi.

“Jadi (kontraksi ekonomi) bukan karena salah perhitungan dalam kegiatan investasi pelaku-pelaku ekonomi di Jakarta, tapi karena supply dan demand mengalami penurunan yang amat serius akibat kita semua harus melakukan pencegahan terhadap penularan virus lewat pengurangan aktivitas (ekonomi),” jelas.

Anies kemudian menjabarkan struktur APBD pada tahun 2021 dan 2022 yang diproyeksikan stagnan pada angka Rp84 triliun. Selain itu, Gubernur Anies menyatakan tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2020 sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Selama periode pandemi, Gubernur Anies menyebut sektor formal kehilangan 453.295 pekerja, tetapi hanya 259.597 pekerja yang mampu diserap oleh sektor informal dan akibatnya, 193.698 orang kehilangan pekerjaan. Selain itu, implikasi pandemi bukan saja terjadi terhadap pengurangan tenaga kerja, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pekerja karena sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja.

“Kita punya waktu untuk terus mengejar target. Kalau kita lihat dalam dua tahun ke depan, sesuai dengan RPJMD kita sampai tahun 2022, maka insya Allah ada banyak jalan dan upaya untuk bisa memulihkan perekonomian dan memulihkan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, dan lain-lain sehingga tetap kita bisa mewujudkan yang kita cita-citakan sebagai sebuah kota dimana maju kotanya dan bahagia warganya,” imbuhnya.

Anies pun menekankan bahwa pembangunan Jakarta memerlukan pendanaan yang harus kreatif ke depan dan tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah saja, tapi juga mengembangkan potensi sumber-sumber yang lain. Mekanisme kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak akan dilakukan sebagai bentuk creative financing, sehingga seluruh rencana pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan pendanaannya tidak selalu harus dari pemerintah karena adanya kontraksi dalam APBD.

Karena itulah, Gubernur Anies menyatakan semangat kolaborasi itu kemudian diimplementasikan melalui Jakarta Development Collaboration Network atau JDCN. Melalui JDCN, harapannya dapat menjangkau sumber-sumber dan metode pembiayaan baru yang nantinya akan bisa ikut di dalam mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang sebelumnya dibiayai lewat APBD.

“Jadi bagaimana kita melakukan penyesuaian RPJMD, satu karena terdampak oleh krisis, yang kedua karena kita harus melakukan penyesuaian masuk fase baru, era baru pascapandemi di mana bidang perkotaan, bidang kesehatan, bidang perekonomian, bidang sosial harus mengalami penyesuaian-penyesuaian. Kita berharap sekali pada forum ini kita bisa mendapatkan itu semua,” tegasnya.

Diketahui, dalam forum tersebut, terdapat pengarahan dari pejabat terkait maupun pandangan dari pakar yang ahli di bidangnya masing-masing antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa; Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori; Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin; Pakar Ekonomi Sunarsip; Pakar Kesehatan Pratiwi P. Soedarmono; dan Pakar Perkotaan Hendricus Andy Simarmata.