Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta (foto: Gatra)
MONITOR, Jakarta – Kementerian Kominfo berupaya menghadirkan 5G tahun depan. Pemerintah akan mengembangkan teknologi kelima ini. Bahkan Kominfo membentuk gugus tugas untuk mempersiapkannya. Tiga operator telekomunikasi, yaitu Telkomsel, Tri dan Smartfren pun sudah mendapat lelang frekuensi 5G ini.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menilai Indonesia sangat berpotensi bagi pengembangan 5G. Akan tetapi, potensi itu tidak dapat dilakukan untuk situasi saat ini.
“Kue ekonomi 5G ini sangat besar. Indonesia juga sangat berpotensi bagi pengembangan 5G. Tapi dengan kondisi sekarang, Indonesia bisa-bisa hanya jadi pasar saja. Yang mengambil keuntungan dari kue besar tadi hanya 7 negara : AS, China, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris. Indonesia hanya mendapat sebagian kecil kue tadi. Jadi, jangan terburu-buru untuk mengadopsi 5G kalau memang belum siap,” kata Sukamta, Minggu (20/12).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan hal yang perlu dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu, yaitu infrastruktur dan ekosistem 5G. Tingkat penetrasi internet saja belum merata di seluruh pelosok Indonesia. Masih ada daerah-daerah yang hanya bisa menangkap sinyal 2G, bahkan masih ada daerah yang tidak ada sinyal sama sekali.
Selain itu juga, lanjut Sukamta, yang perlu dipersiapkan misalnya frekuensi, persiapan regulasi terkait, adjustment terhadap seluruh regulasi terdampak, dan seterusnya. Jangan sampai karena belum siap, operator telekomunikasi didorong-dorong adopsi 5G, karena misalnya mungkin monetisasinya belum terlalu menguntungkan, ya justru semakin membuat operator rugi, dan industri tertekan. Kita tidak ingin itu terjadi.
“Kita berharap semuanya dipersiapkan, termasuk ekosistem tadi. Percuma kalau infrastruktur dan teknologinya ready, tapi dari sisi penggunanya belum siap. Musti cermat ini perencanaannya karena biaya untuk 5G tidaklah kecil,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…
MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…
MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti sejumlah persoalan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) secara resmi mengelar…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama RI menggelar Kick Off Event Annual International Conference on Islamic…