Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi Menteri Sosial (Mensos) sementara untuk menggantikan Juliari P. Batubara.
Hal itu diungkapkan oleh Jokowi menyusul status Juliari P. Batubara yang telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 dan saat ini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk sementara, nanti saya akan menunjuk Menko PMK untuk menjalankan tugas Mensos,” ungkapnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/12/2020).
Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan melindungi siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap, termasuk para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ujarnya.
Seperti diketahui, Mensos Juliari P. Batubara saat ini telah ditangkap oleh KPK. Juliari diduga telah melakukan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 sebesar Rp8,2 miliar dan akan kembali mengambil Rp8,8 miliar lagi dari dana tersebut.
Selain Juliari P. Batubara, KPK juga telah menangkap dan menetapkan sebagai tersangka kepada sejumlah orang lainnya. Di antaranya adalah Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku PPK di Kemensos RI. Kemudian Ardian IM dan Harry Sidabuke yang merupakan pihak swasta sebagai vendor dari pengadaan bansos.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian revisi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja…
MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik kepengurusan Dewan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa rencana peralihan layanan haji dari Kementerian…
MONITOR, Jakarta - Risk Governance Centre (RGC) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) kembali…