MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya selalu mengingatkan kepada seluruh kader untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tidak melakukan korupsi.
Menurut Hasto, PDIP juga mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi termasuk dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Hasto saat menanggapi status tersangka yang kini disandang salah satu kader PDIP yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari P. Batubara.
“Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerjasama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (6/12/2020).
Atas beberapa kejadian OTT yang menimpa kadernya, Hasto menegaskan bahwa PDIP secara terus menerus mengingatkan para kadernya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
“Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ujarnya.
Hasto mengatakan, dalam berbagai kesempatan termasuk Sekolah Partai bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, serta dalam forum resmi partai seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas), sikap anti korupsi selalu ditanamkan.
“Dalam tiga kali Sekolah Calon Kepala Daerah terakhir, PDI Perjuangan selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi tersebut,” katanya.
Hasto menambahkan, PDIP mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa OTT tersebut. Menurut Hasto, PDIP terus membangun sistem pencegahan korupsi secara sistemik dan dengan penegakan disiplin agar berbagai kejadian yang ada benar-benar menciptakan efek jera.
“Seluruh anggota dan kader partai agar benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Mensos Juliari P. Batubara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19.
Selain menjabat sebagai Mensos, Juliari P. Batubara juga diketahui menjadi kader PDIP dan menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PDIP periode 2019-2024.
