PKS Usul Jokowi Bentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Timur

“Mengapa kementerian atau badan khusus Papua? Agar bisa fokus”

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik Hukum dan HAM DPR RI, Sukamta. (Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur.

Pasalnya, Sukamta mengungkapkan, masalah keamanan dan kesejahteraan di Papua hingga saat masih terus mengemuka. Hal itu, menurut Sukamta, menunjukkan bahwa belum ada progres yang signifikan dari pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi.

“Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, Saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur. Mengapa kementerian atau badan khusus Papua? Agar bisa fokus, tertarget jelas dan berproses agar masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai, selama ini otonomi khusus (otsus) yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sukamta, seakan-akan pemerintah hanya membangun Papua secara artifisial saja.

“Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua. Adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda,” ujarnya.

Sukamta mengatakan, Jika masih menggunakan model pendekatan yang sama, maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.

“Maka dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggungjawab langsung kepada presiden,” katanya.

Sukamta juga berpesan bahwa Papua itu Indonesia, maka menyelesaikan masalah Papua tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta-Papua. 

“Selama ini pendekatan pemerintah Joko Widodo terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi. Perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa, ini bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama,” ungkapnya.

Politikus asal Yogyakarta itu kembali mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda.

Menurut Sukamta, ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam, maka hal itu akan sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja.

“Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan. Oleh sebab itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua,” katanya.