Jubir TPNPB-OPM, Sebby Sambom (kanan), bersama Kasum TPNPB-OPM Mayjen Terryanus Satto di Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM, Papua, Rabu (2/12/2020). (Istimewa)
MONITOR, Jakarta – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tidak mengakui deklarasi kemerdekaan Papua Barat yang dilakukan oleh Ketua Umum Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) Benny Wenda.
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengungkapkan bahwa klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri.
“TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda, karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas Rakyat Bangsa Papua dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Selain itu, menurut Sebby, alasan lain TPNPB-OPM tidak bisa mengakui klaim Benny Wenda tersebut karena ia adalah Warga Negara Inggris dan menurut hukum internasional, warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat.
“TPNPB-OPM sangat tidak akui dan tidak akan kompromi dengan Benny Wenda, karena Benny Wenda deklarasi Negara Papua Barat dan berkantor di Inggris yang bukan merupakan daerah revolusi,” ujarnya.
Sebby mengatakan, berdasarkan hukum internasional, klaim deklarasi yang dilakukan Benny Wenda itu sangat tidak benar dan tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia karena dideklarasikan dan diumumkan di negara asing yakni di Inggris.
“Berdasarkan lima poin di atas maka TPNPB-OPM menolak klaim Benny Wenda, karena klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan Rakyat Bangsa Papua untuk merdeka penuh dari penjajahan oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia,” katanya.
Sebby menegaskan, mulai Rabu (2/12/2020), TPNPB-OPM mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda, karena jelas-jelas telah merusak persatuan dalam perjuangan Bangsa Papua dan juga diketahui bahwa Benny Wenda kerja kepentingan Kapitalis Asing Uni Eropa, Amerika dan Australia.
“Dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi Bangsa Papua,” ungkapnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk meneladani laku spiritual…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus…
MONITOR, Tangerang - Forum Silaturahmi & Komunikasi Antar Masjid-Mushalla (FOSKAM) se-Tangerang Raya “menghadiahi” 1 unit…
MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…
MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…
MONITOR, Jakarta - Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025…