MONITOR, Jakarta – Relawan Jam’iyyah Jokowi meminta kinerj Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dievaluasi. Hal tersebut menyusul peristiwa pembantaian satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tengah beberapa hari lalu yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
Juru Bicara Jam’iyyah Jokowi, Agung Ari Wibowo mengatakan peristiwa tersebut jika tak ditangani secara hati-hati dapat menimbulkan luka lama konflik Poso seperti masa lalu yang berlangsung sejak desember 1998 hingga juli 2000.
“Dalam peristiwa sebelumnya, Dua terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin Ali Kalora di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Bojes dan Aziz tewas setelah kontak senjata dengan Satgas Tinombala,” kata Agung melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/12/2020).
Agung menuturkan, Kapolda Sulteng Irjen Pol Abdul Rakhman Baso mengatakan kontak tembak itu terjadi di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (17/11/2020).
“Nama Ali Kalora dan MIT kini menjadi pihak paling dicari. Bisa jadi, perisitiwa Sigi menjadi pesan bagi musuh MIT. Inilah teror sejati dan Ali Kalora beserta seluruh sel teroris Poso,” terangnya.
“Dan kita tahu, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) adalah komando operasi pemberantasan terorisme di tanah air. Ini berarti Ali Kalora berhasil melakukan pembalasan, sekaligus menebarkan ancaman baru pasca kontak tembak MIT versus Satgas Anti Teror sebagai kontra aksi terhadap tewasnya 2 anggota MIT di Parigi Moutong. Ini menjadi pukulan bagi BNPT dan aparat penegak hukum serta Satgas Tinombala,” tegasnya.
Menurut Agung, yang tergambar dari peristiwa Sigi, adalah sistem kewaspadaan dini aparat maupun masyarakat masih begitu minim. Operasi pemberantasan sel teroris yang telah berlangsung cukup lama di Poso belum sepenuhnya berhasil. Bahkan menurun.
“Diluar itu semua, bukan tidak mungkin, perisitiwa Sigi akan memicu intervensi dunia internasional dan wajah islam kian tersudut. Ada kesan isu SARA dalam peristiwa Sigi,” ujarnya.
“Paling penting, Aparat penegak hukum dibawah koordinasi BNPT perlu bekerja ekstra. Come On Boy, aparat tak boleh diam, jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman, rakyat menanti dengan perasaan cemas karena opini liar berbau SARA menjadi alarm bagi persatuan nasional,” pungkasnya.
