BERITA

DPRD DKI Beri Sinyal Pengajuan PMD PT Jaktour Bakal Dipenuhi

MONITOR, Jakarta – Sejumlah BUMD DKI Jakarta kembali mengajukan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) dalam APBD 2021. Salah satu BUMD DKI yang kembali mengajukan PMD adalah PT Jakarta Taurisindo (Jaktour).

Anggota Komisi C (Bidang anggaran) dari Fraksi Golkar Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, membenarkan kalau PT Jaktour kembali mengajukan PMD di APBD 2021.

“Iya, PT Jaktour kembali mengajukan PMD, sekarang lagi dibahas,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada MONITOR, Senin (30/11).

Menurut putra Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo ini, Jaktour mengajukan PMD bukan kali pertama, dua tahun sebelumnya Jaktour pun pernah mengajukan PMD.

Kata Dimaz, untuk pembenahan aset-aset milik Jakour memang perlu anggaran. Tapi apakah nantinya pengajuan PMD ini disetujui atau tidak yang menentukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

“Hari ini rapat banggar. Nanti semua ditentukan di banggar termasuk berapa angka PMD yang diajukan Jaktour,” terangnya.

Di lain pihak, Dimaz pun tak menampik kalau pemasukan dari Jaktour merugi terus.

“Iya, beberapa tahun ke belakang Jaktour ini merugi terus karena aset-aset hotel dan lain-lainya sudah tidak bisa bersaing dengan yang baru karena sudah dimakan usia. Kalau tidak dibenahin tentunya pasti terus aja merugi,” pungkasnya.

Sekedar diketahui PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) adalah BUMD DKI yang mengelola bidang tourism, even dan perhotelan. Tercatat perusahaan ini terus merugi sejak 2016.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah mencoba melakukan penyelamatan dengan menugaskan BUMD lain di bidang properti, yakni PD Pembangunan Sarana Jaya untuk merestrukturisasi pengelolaan aset-aset Jaktour.

Nah, saat ini untuk membenahi aset-asetnya Jaktour kembali mengajukan anggaran melalui PMD di APBD 2021. Informasi yang berkembang PMD yang diajukan JakTour nilainya kuran lebih mencapai Rp 187 miliar

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

1 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

2 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

3 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

5 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

5 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

6 jam yang lalu