PENDIDIKAN

Ma’ruf Amin Prihatin Banyak Guru Honorer Tidak Punya Status Tetap

MONITOR, Jakarta – Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, jumlah guru menurun sekitar 6% setiap tahunnya karena pensiun. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Sementara itu, kata Ma’ruf, pergantiannya tidak dapat mengejar kebutuhan jumlah guru karena jumlah siswa didik meningkat pesat. Ia menambahkan, kekurangan jumlah tenaga pendidik selama ini hanya mengandalkan tenaga guru honorer.

“Pemerintah melihat bahwa pemanfaatan guru honorer tanpa status merugikan bagi yang bersangkutan,” ujar Ma’ruf Amin, dalam keterangan tertulisnya.

Ia menilai, selama ini tingkat kesejahteraan para guru honorer berbeda jauh dari rekan mereka yang berstatus sebagai ASN. Padahal ia mengamati banyak dari mereka yang berprestasi dan sudah tahunan mengabdi sebagai tenaga pendidik.

“Karena itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimungkinkan untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengaturan rinciannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, di tahun 2021 nanti, pemerintah merencanakan melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesuaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan.

Recent Posts

Partai Gelora Sebut Koperasi Merah Putih Fondasi Ekonomi Bangsa

MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut dengan penuh semangat dan apresiasi atas…

2 jam yang lalu

Pemkot Tangsel dan Pemkab Pandeglang Resmi Tandatangani Kerja Sama Penanganan Sampah

MONITOR, Ciputat - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi menandatangani perjanjian…

2 jam yang lalu

Kemenag Buka Pendaftaran PTP Program KIP Kuliah, Ada 21.490 Kuota Mahasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama kembali akan menyalurkan bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP…

2 jam yang lalu

Suara Keras Puan Terhadap Skandal Beras Oplosan Dinilai Lindungi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium…

9 jam yang lalu

Soal Isu Data WNI Dikelola AS, DPR: Negosiator Indonesia Harus Merujuk UU PDP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…

9 jam yang lalu

UMKM Danau Toba Semakin Berdaya Saing Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…

9 jam yang lalu