Wapres Sebut Pemerintah Akan Buka Seleksi Guru PPPK di 2021 Nanti

MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat akan membuka seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021 untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang makin besar di Indonesia.

“Pada tahun 2021, Pemerintah merencanakan untuk melakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK. Diharapkan dengan awal yang baik ini penyelesaian status guru honorer secara bertahap dapat terselesaikan,” ungkapnya saat membuka Pengumuman Rencana Seleksi Guru PPPK 2021 secara virtual dari Jakarta, Senin (23/11/2020).

Selain untuk memenuhi kebutuhan guru yang memiliki kompetensi, Ma’ruf mengatakan, perekrutan guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut diharapkan menjadi awal dari penyelesaian status para guru honorer di seluruh daerah Indonesia.

Ma’ruf menyebutkan, sejak empat tahun terakhir jumlah tenaga pendidik menurun sekitar enam persen setiap tahunnya akibat tidak adanya pergantian terhadap jumlah guru pensiun. Selain itu, juga karena kenaikan jumlah siswa didik.

“Pada saat ini diperkirakan kebutuhan tambahan tenaga pendidik di sekolah negeri adalah sekitar satu juta guru. Kekurangan guru selama ini ditutupi dengan menggunakan tenaga guru honorer,” katanya.

Pengangkatan PPPK itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Pembukaan seleksi guru PPPK tersebut juga dilakukan karena kondisi keuangan negara saat ini telah memadai untuk belanja pegawai honorer di sektor pendidikan.

“Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini, serta mengingat kondisi keuangan negara yang telah memungkinkan, sejak tahun lalu telah dilakukan pengangkatan guru PPPK walaupun jumlah yang sangat terbatas,” ujar Ma’ruf.

Seleksi penerimaan guru PPPK 2021 terbuka untuk seluruh guru honorer, termasuk yang sedang berstatus sebagai Tenaga Honorer Kategori II (KII), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum mengajar.

Ma’ruf menegaskan bahwa seluruh biaya seleksi ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah sehingga peserta di daerah tidak akan terhambat mengikuti ujian apabila pemerintah daerah (pemda) setempat memiliki keterbatasan anggaran.

“Dengan seluruh dukungan yang diberikan oleh Pemerintah, saya mengharapkan agar semua calon guru yang berminat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.