PARLEMEN

Hadapi Pandemi, Politikus PKS Sarankan Satgas Covid-19 Rangkul Ulama

MONITOR, Jakarta – Kejelasan strategi, ketegasan kebijakan dan konsistensi menjadi kunci kesuksesan penanganan pandemi dan resesi ekonomi akibat COVID-19. Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. Menurutnya sejak awal penanganan COVID-19 yang dilakukan tidak jelas.

“Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi COVID-19 akibatnya masyarakat kebingungan terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Pemerintah merupakan contoh rakyat namun di beragam momen, pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap proktokol kesehatan. Akibatnya masyarakat pun abai,” ujarnya, Senin (23/11).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berharap, pemerintah melalui aparat keamanan, dan satgas COVID-19 lebih banyak kolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat dalam menghadapi pandemi dan resesi.

“Kolaborasi dengan ulama dan tokoh masyarakat menjadi kunci kesuksesan penanganan COVID-19. Bukan malah mengkriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang dianggap oposisi pemerintah. Namun pada sisi lain, ketika tokoh yang dianggap bagian dari pemerintah melanggar protokotol kesehatan dibiarkan saja. Aparat keamanan, satgas COVID-19 harus berlaku tegas, adil dan konsisten,” papar legislator asal dapil DI Yogyakarta.

Sukamta mengingatkan angka positif COVID-19 terus meningkat setiap hari dan belum ada tanda-tanda penurunan, sehingga semua elemen bangsa harus bersatu berjuang bersama melawan COVID-19.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

4 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

5 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

7 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

7 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

8 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

8 jam yang lalu