Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief/ dok: Tempo
MONITOR, Jakarta – Pemanggilan Anies Baswedan, selaku orang nomor satu di Jakarta, oleh aparat kepolisian daerah Metro Jaya tampaknya berbuntut panjang.
Selain dinilai melakukan pembiaran atas kerumunan massal atas gelaran acara yang dilaksanakan imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab, kabarnya Anies terancam akan dikenakan UU Kekarantinaan.
Sejumlah kalangan merespon hal ini, salah satunya Politikus Demokrat Andi Arief. Dalam cuitannya di Twitter, Andi mengaku tersentak karena pemerintah menggunakan UU Karantina terhadap Anies.
Menurut Kepala Bappilu DPP Demokrat ini, UU Karantina seharusnya digunakan untuk menangani penyebaran wabah Covid-19, bukan menjegal seseorang.
“UU Karantina itu untuk menghentikan dan membasmi Covid 19. Bukan untuk menghentikan Anies Baswedan dan membasmi HRS,” tukas Andi Arief menyayangkan, Jumat (20/11).
Andi tampaknya sangat menyesalkan sikap pemerintah yang memanfaatkan situasi pandemi ini untuk kepentingan yang lain.
“Sungguh tak terduga bahkan tak terpikirkan di masa pandemi ada niatan sekunder pemerintah memanfaatkan untuk momentum lain,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat…
MONITOR, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyampaikan bahwa Letjen TNI Novi Helmy Prasetya akan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag membuka pendaftaran…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti peningkatan polusi udara di…