BERITA

Terungkap, Pemkot Depok Era Walikota dari PKS Sewakan Lahan Fasum dengan Harga Murah

MONITOR, Depok – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravani Hilman, menyebut Pemerintah Kota (Depok) era kepemimpinan Walikota dari PKS telah menyewakan sejumlah lahan fasum maupun fasos dengan harga murah.

Lahan-lahan tersebut disewakan kepada pihak swasta dan kader-kader PKS untuk dibangun sekolah islam terpadu (IT), dan dikomersilkan.

Hal tersebut diungkapkan Ikravani yang juga merupakan anggota DPRD Kota Depok, menjawab pertanyaan warga, terkait kekisruhan dalam Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) jenjang SMP Negeri dan belum adanya pembangunan sekolah Madrasah Negeri di Depok.

“Ada tiga paling tidak fasilitas umum maupun fasilitas sosial milik Pemkot Depok yang disewakan secara murah kepada sekolah swasta mahal,” kata Ikravani saat dikonfirmasi MONITOR, Kamis (19/11).

“Salah satunya (fasum/fasos yang disewakan) ada di Perumahan Pesona Khayangan. Kemudian duanya diberikan kepada sekolah islam terpadu milik kader-kader PKS,” sambungnya.

Padahal, menurut Ikra saapaan akrabnya, apabila lahan-lahan tersebut tidak disewakan kepada pihak swasta, dan dibangun sekolah negeri, maka di Depok telah bertambah jumlah SMP Negeri maupun Madrasah Negeri.

Namun demikian Ikra mengatakan, penyewaan lahan milik Pemkot Depok yang disewakan kepada pihak swasta itu bukanlah suatu permasalahan. Sebab, banyak warga masyarakat yang dapat mengakses pendidikan atas pembangunan sekolah IT tersebut.

“Tapi masalahnya adalah, ketika (Walikota dari PKS) berkuasa, maka wajud dari tanggung pemerintah (Depok) memenuhi hak atas pendidikan warganya adalah sekolah negeri,” tegasnya.

Dijelaskan Ikra, selama 15 tahun Depok dipimpin Walikota dari PKS, hanya mampu membangun 9 SMP Negeri. Sedangkan, sekolah islam terpadu yang dikelola oleh kader PKS, ada sebanyak 25 sekolah yang telah terbangun.

“Nah, kalau ditanya (ke Pemkot Depok) kenapa enggak bangun SMP Negeri atau Madrasah negeri, salah satu yang sering diungkapkan adalah lahan nya enggak ada. Gimana mau ada..? lahannya disewakan ke swasta dan kader-kadernya,” pungkas Ikra.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

8 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

8 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

8 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

21 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

23 jam yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

1 hari yang lalu