Terungkap, Pemkot Depok Era Walikota dari PKS Sewakan Lahan Fasum dengan Harga Murah

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravani Hilman,

MONITOR, Depok – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Ikravani Hilman, menyebut Pemerintah Kota (Depok) era kepemimpinan Walikota dari PKS telah menyewakan sejumlah lahan fasum maupun fasos dengan harga murah.

Lahan-lahan tersebut disewakan kepada pihak swasta dan kader-kader PKS untuk dibangun sekolah islam terpadu (IT), dan dikomersilkan.

Hal tersebut diungkapkan Ikravani yang juga merupakan anggota DPRD Kota Depok, menjawab pertanyaan warga, terkait kekisruhan dalam Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) jenjang SMP Negeri dan belum adanya pembangunan sekolah Madrasah Negeri di Depok.

“Ada tiga paling tidak fasilitas umum maupun fasilitas sosial milik Pemkot Depok yang disewakan secara murah kepada sekolah swasta mahal,” kata Ikravani saat dikonfirmasi MONITOR, Kamis (19/11).

“Salah satunya (fasum/fasos yang disewakan) ada di Perumahan Pesona Khayangan. Kemudian duanya diberikan kepada sekolah islam terpadu milik kader-kader PKS,” sambungnya.

Padahal, menurut Ikra saapaan akrabnya, apabila lahan-lahan tersebut tidak disewakan kepada pihak swasta, dan dibangun sekolah negeri, maka di Depok telah bertambah jumlah SMP Negeri maupun Madrasah Negeri.

Namun demikian Ikra mengatakan, penyewaan lahan milik Pemkot Depok yang disewakan kepada pihak swasta itu bukanlah suatu permasalahan. Sebab, banyak warga masyarakat yang dapat mengakses pendidikan atas pembangunan sekolah IT tersebut.

“Tapi masalahnya adalah, ketika (Walikota dari PKS) berkuasa, maka wajud dari tanggung pemerintah (Depok) memenuhi hak atas pendidikan warganya adalah sekolah negeri,” tegasnya.

Dijelaskan Ikra, selama 15 tahun Depok dipimpin Walikota dari PKS, hanya mampu membangun 9 SMP Negeri. Sedangkan, sekolah islam terpadu yang dikelola oleh kader PKS, ada sebanyak 25 sekolah yang telah terbangun.

“Nah, kalau ditanya (ke Pemkot Depok) kenapa enggak bangun SMP Negeri atau Madrasah negeri, salah satu yang sering diungkapkan adalah lahan nya enggak ada. Gimana mau ada..? lahannya disewakan ke swasta dan kader-kadernya,” pungkas Ikra.