POLITIK

PKS Terima Pengesahan Pengurus Baru dari Kemenkumham

MONITOR, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menerima pengesahan kepengurusan baru periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aboe Bakar Alhabsyi dari Kemenkumham pada Rabu (18/11/2020).

“Hari ini (Rabu, 18/11/2020) kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham. Hal ini terkait hasil Musyawarah Majelis Syuro tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD-ART,” ungkap Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (18/11/2020) malam.

Sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol), pria yang akrab disapa Habib itu mengakui bahwa memang ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perubahan AD-ART.

“Oleh karenanya, kami kemudian melanjutkan mengajukan perubahan pengurus dari Presiden Shohibul Iman ke Presiden Ahmad Syaikhu, beserta jajaran kepengurusan lainnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan, pihaknya juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syuro PKS di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Kemudian kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari, alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan,” kata Habib.

Menurut Habib, pihaknya pun menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Ditjen AHU Kemenkumham beserta jajarannya, karena pelayanan yang diberikan sangat profesional.

“Kami sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas. Sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar,” ungkapnya.

Habib menambahkan, PKS merupakan parpol yang selama ini selalu mentaati seluruh aturan yang ada. Menurut Habib, PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolaan yang baik atau good party governance.

“Pemenuhan administratif berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD-ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut,” ujarnya.

Recent Posts

Bakamla Selamatkan Kapal Mati Mesin di Tengah Cuaca Buruk

MONITOR, Jakarta - Unsur patroli Bakamla RI, KN. Pulau Dana-323, yang tengah melaksanakan patroli dalam…

43 menit yang lalu

Menag Nomor Satu Kategori Menteri Versi Alvara dalam Setahun Kinerja

MONITOR, Jakarta - Satu lagi lembaga survei yang merilis tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun…

9 jam yang lalu

Jasa Marga Terima 50 Fresh Graduate dalam Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi Kementerian Ketenagakerjaan

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menerima 50 peserta magang dari Program Pemagangan…

11 jam yang lalu

KPU Disanksi Soal Jet Pribadi, Mardani: Justifikasi Pelanggaran Kelola Anggaran Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan isu private jet…

12 jam yang lalu

Dana Rakyat Mengendap Rp234 Triliun di Bank, DPR Bakal Panggil Pemda dan Kemendagri

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti kabar soal banyaknya dana…

13 jam yang lalu

Aktivis 98 Tekankan Pentingnya Perlindungan Pekerja Informal Lebih Maksimal

MONITOR, Jakarta - Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), Rima Patricia Marintan, menegaskan…

14 jam yang lalu