Aktivis: Jangan Jadikan Muhammadiyah Alat Kepentingan Politik Praktis

MONITOR, Depok – Organisasi Muhammadiyah memasuki usia ke-108 pada tanggal 18 November 2020 kemarin. Milad Muhammadiyah kali ini bertepatan dengan tahun politik, dimana sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, termasuk Kota Depok.

Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, Muhammadiyah memiliki misi gerakan dakwah, tajdid dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Dalam konteks Pilkada, Muhammadiyah bersikap netral aktif dalam berbagai kegiatan politik praktis.

Eks Ketua Umum IMM Kota Depok Suryadi mengatakan, meski Muhammadiyah bukan organisasi politik apalagi partai politik, namun Muhammadiyah pernah melahirkan tokoh-tokoh politik serta negarawan. Akan tetapi, saat ini Muhammadiyah sudah memasuki perjuangan abad ke 2, dimana Muhammadiyah tetap sebagai organisasi sosial, dakwah dan keagamaan, tidak mungkin akan merubah menjadi gerakan partai politik.

Suryadi menjelaskan, dalam sejarahnya, Muhammadiyah pernah dua kali diajak untuk merubah gerakannya menjadi partai politik akan tetapi para pendiri dan pemimpinnya menolak permintaan agar diubah menjadi gerakan partai politik, pertama di era K.H. Ahmad Dahlan dan kedua di era Orde Baru saat K.H. AR Fachruddin saat menjadi ketua umum PP Muhammadiyah.

Sebagaimana pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, aktivis Muhammadiyah yang terjun ke politik praktis dilarang untuk menyeret nama Muhammadiyah ke dalam politik praktis. Namun Haedar meminta mereka bergerak sebagai kelompok-kelompok relawan atau kelompok kepentingan yang sifatnya tidak membawa Muhammadiyah.

“Politik itu memang penting, tetapi urusan politik itu rumit dan kompleks apalagi pelaku politik praktis itu juga melibatkan pihak yang saling berebut baik di lingkungan organisasi kemasyarakatan dan partai politik bahkan dunia politik praktis juga sering kali keras, berliku dan tidak jarang penuh permainan yang dikenal dengan siasat dan muslihat,” ujar Suryadi.

Suryadi menambahkan, nama Muhammadiyah jangan sampai dibawa dalam politik praktis baik itu atribut maupun membawa jabatannya di dalam ranah politik praktis.

“Kita mengetahui sendiri bahwa Muhammadiyah netral aktif dalam politik praktis, saya juga sangat menyayangkan beberapa pasangan Calon Pilkada Kota Depok membawa Muhammadiyah baik dikarenakan dia pernah sekolah di Muhammadiyah ataupun memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM) untuk sekedar alat untuk kepentingan politik praktis, silahkan berpolitik tapi jangan membawa Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi tetapi membawa fungsi dan misi Muhammadiyah ke dalam politik, karena politik adalah bagian dari dakwah,” jelas Suryadi.

“Selamat Milad Muhammadiyah 108, semoga Muhammadiyah semakin meneguhkan dan tetap menjadi Gerakan Dakwah, Tajdid dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Dan harapan saya para kader dan anggota Muhammadiyah yang aktif dalam politik praktis jangan sampai mencampuradukkan dan membawa kepentingan politik yang notabennya kepentingan pribadi ke dalam persyarikatan Muhammadiyah,” pungkasnya.