PERTANIAN

Optimalkan Pekarangan Pangan Lestari, Atasi Masalah Pengangguran

MONITOR, Jakarta – Pandemi virus Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dampaknya sangat luar biasa, karena menyasar berbagai sektor kehidupan manusia. Selain masalah kesehatan, sektor tenaga kerja juga mengalami hal yang sangat parah. Tidak sedikit perusahaan yang gulung tikar atau terpaksa memutuskan hubungan kerja pegawainya, sehingga menambah jumlah pengangguran.

Badan Pusat Statistik baru-baru ini merilis, jumlah pengangguran terbuka Agustus 2020 mencapai 9,77 juta, naik 2,67 juta dari Agustus 2019. Tambahan angkatan kerja baru tercatat 2,36 juta orang.

Dari data BPS tersebut, penyebaran virus korona tidak hanya menyebabkan orang tidak bekerja, tapi jumlah jam kerjanya berkurang. Dijelaskan bahwa, jumlah pekerja terpapar dampak virus korona mencapai 29,12 juta, 70 persen di antaranya tinggal di kawasan perkotaan.

Dari jumlah yang terpapar dampak buruk pandemi, 2,56 juta langsung menjadi pengangguran, dan 24,03 juta mengalami pengurangan jam kerja.

Masalah pengangguran ini tentu harus segera dicari solusinya, agar setiap orang bisa memenuhi kebutuhan paling mandasar, yaitu pangan.

Untuk mencukupi kebutuhan pangan, sekaligus memberikan penghasilan, salah satu program strategis yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan(BKP) Kementerian Pertanian adalah Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

“P2L ini sangat penting dikembangkan di daerah, baik diperkotaan maupun di pedesaan, karena hasilnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi sebagian juga bisa dijual, sehingga memberikan penghasilan,” ujar Kepala BKP Agung Hendriadi yang dihubungi, Kamis (12/11/2020).

Apa yang dilakukan BKP sesuai dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang di berbagai kesempatan meminta jajarannya agar terus berupaya memenuhi kecukupan pangan bagi 267 juta penduduk di Indonesia.

“Potensi lahan pekarangan di Indonesia mencapai sekitar 10 juta hektar. Kalau ini digarap serius bersama-sama pemerintah daerah, P2L ini bisa menjadi solusi masalah pengangguran,” jelas Agung.

P2L di tahun 2020 ini dikembangkan di 34 provinsi dengan jumlah lokasi kegiatan mencapai 3.000 P2L.

Kegiatan P2L menyasar daerah prioritas stunting dan daerah rentan rawan pangan. Jika setiap kelompok beranggotakan 30 orang, maka keterlibatan masyarakat di 3.000 P2L tersebut aktifitas di pekarangan mencapai 90.000 orang. Hal ini belum termasuk aktifitas pemanfaatan pekarangan yang dikembangkan oleh berbagai instansi, swasta maupun oleh masyarakat secara mandiri.

Sehingga apabila ditambah dengan sektor pertanian lainnya, tentu jumlahnya mencapai jutaan pekerja.

“Nah, P2L ini bisa dijadikan program unggulan di daerah, karena hasilnya jelas, yaitu memenuhi kebutuhan pangan, dan menambah ekonomi rumah tangga,” pungkas Agung.

Recent Posts

Duga Ada Gembong Besar di 4 Kasus Penyelundupan Narkoba, Legislator: Ada Apa Dengan Lapas?

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Pareira menduga ada aktor besar…

2 jam yang lalu

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 Perluas Akses dan Perkuat Daya Saing UMKM

MONITOR, Balikpapan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat komitmennya dalam membangun ekosistem…

6 jam yang lalu

Cegah Judi Berkedok Permainan Anak, Legislator Dorong Evaluasi Semua Izin Arena Arkade

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap…

12 jam yang lalu

Kemenperin Pacu Kerja Sama Manufaktur Konkret dengan Belarus

MONITOR, Belarus - Hubungan industri antara Indonesia dan Belarus terus menunjukkan progres strategis di tengah…

13 jam yang lalu

Mahfuz Sidik Bekali Anggota DPRD Partai Gelora Seni Komunikasi dan Strategi Politik Hadapi Pemilu 2029

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik, menegaskan pentingnya kemampuan…

13 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Ekspor Satu Pintu Harus Jadi Instrumen Hilirisasi, Bukan Sekadar Ubah Jalur Penjualan Komoditas

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan agar kebijakan ekspor…

14 jam yang lalu