Kementerian PUPR

Inilah Sejumlah Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan ekonomi, sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

Untuk mendukung ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN), salah satunya adalah PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya dengan membangun PLBN, namun kawasan tersebut juga akan didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri Basuki.

Pembangunan PLBN Aruk tahap 1 meliputi zona inti yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo para Maret 2017.  Zona inti PLBN Aruk dibangun di atas lahan 9,1 ha dengan total luas bangunan 7.619 m3 dan anggaran sebesar Rp 131 miliar. Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, rumah pompa, bangunan gudang sita, car wash, checkpoint, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.

Sementara pada tahap II diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, Toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp 210 miliar. Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Soekarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan Landscape Zona Sub Inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp 117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektar.

Di samping itu, untuk mendukung pembangunan PLBN Aruk Kementerian PUPR merevitalisasi 40 unit rumah khusus yang dibangun pada 2012 bagi PNS/TNI/Polri dan pegawai yang bekerja di perbatasan.

Revitalisasi dilakukan pada tahun 2019 dengan biaya 1,7 miliar, berupa pekerjaan instalasi air bersih dan air kotor, pembuatan sumur bor, instalasi listrik dan pemasangan KWH, pekerjaan struktur, pembangunan jalan lingkungan sepanjang 332 meter dan pembuatan saluran drainase.

Recent Posts

Kementerian UMKM Gandeng HDCI Kampanyekan Produk Lokal Otomotif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi menjalin kerja sama dengan…

3 jam yang lalu

Puan Tegaskan Tunjangan Diberikan ke DPR Sebagai Kompensasi Rumah Jabatan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi berbagai kritik publik terkait tunjangan perumahan…

3 jam yang lalu

Wakil Panglima TNI Terima Audiensi Wakil Kepala BRIN Bahas Kerja Sama Riset dan Inovasi Pertahanan

MONITOR, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menerima audiensi Wakil Kepala…

4 jam yang lalu

Respons Puan soal Wamenaker Noel Terjerat OTT KPK

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kabar Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer…

5 jam yang lalu

Puan Tanggapi Rencana Demo 28 Agustus, Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi ke DPR

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana aksi demontrasi besar-besaran pada 28…

5 jam yang lalu

Paripurna Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim Konstitusi, Puan Harap DPR dan MK Makin Sinergi

MONITOR, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Inosentius…

5 jam yang lalu