PKS: Jangan Ada Anak Bangsa yang Berpikir Bekerja untuk Kepentingan Asing

MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa jangan ada anak bangsa yang berpikir untuk bekerja demi kepentingan asing.

Hal itu disampaikan Aboe Bakar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November.

Pria yang akrab disapa Habib itu menegaskan bahwa memperingati Hari Pahlawan adalah soal keindonesiaan dan mengingatkan kembali agar kita tidak mengkhianati warisan para pahlawan.

“Mereka telah berkorban dengan harta dan jiwa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karenanya, jangan ada anak bangsa yang berpikir bekerja untuk kepentingan asing. Karena hal itu mengkhianati jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Sebagai generasi penerus bangsa, menurut Habib, memperingati kepahlawanan berarti tugas untuk merawat kemerdekaan. Habib menilai, seluruh anak bangsa yang ada saat ini memiliki tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan atas Bangsa Indonesia.

“Cita-cita bangsa ini setidaknya ada tiga, pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua untuk memajukan kesejahteraan umum dan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Habib mengatakan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya berarti secara fisik, namun bermakna melindungi kepentingan-kepentingan rakyat, sehingga jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan dengan kepentingan asing.

“Sedangkan melindungi tumpah darah Indonesia, berarti kita punya komitmen tinggi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada hanya untuk kepentingan anak bangsa,” kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Pada konteks pandemi Covid-19, lanjut Habib, melindungi segenap bangsa Indonesia berarti harus bekerja keras untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman virus asal China tersebut.

“Perjuangan dalam melawan Covid-19 adalah bentuk kekinian dalam meneladani semangat kepahlawanan. Tentunya, hal ini harus dipelopori oleh pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan negara,” ungkapnya.