Menteri PUPR: Perkuat Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

MONITOR, Jakarta – Dalam rangka memperkuat kebijakan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) menyelenggarakan Seminar Policy Brief Hasil Visitasi Kepemimpinan Nasional Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2020, Jumat (6/11/2020).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan pada para peserta seminar untuk dapat merumuskan kebijakan yang kuat dan dapat diaplikasikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Hal terpenting dalam rumusan policy ini yakni harus bisa diaplikasikan dan tanggung jawab saya untuk mengaplikasikan itu secara konsisten,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan dalam pembangunan infrastruktur terdiri dari empat tahapan atau cluster yakni dimulai dari perencanaan, procurement atau pengadaan, pelaksanaan dan pemanfaatan. Pada tahap perencanaan sudah harus dipikirkan mengenai operasi dan maintenance. Di samping itu kluster ini juga dicocokkan dengan pelayanan birokrasi, pelayanan masyarakat dengan digitalisasi, menggairahkan ekonomi lokal dan peningkatan inovasi kandungan produk lokal.

Pada tahap procurement, Menteri Basuki berharap agar policy yang diusulkan dapat membantu mengawasi agar lebih efektif dan tidak terjadi kecurangan. “Kepolisian selalu menjadi partner kami dalam rangka pengawasan, khususnya tahap procurement. Setiap tahun Kementerian PUPR rata-rata melaksanakan 10.000 pengadaan barang dan jasa, tidak mungkin hanya Inspektorat Jenderal yang mengawasi. Harus dibuat rumusan policy untuk mengawasinya,” tambah Menteri Basuki.

Salah satu inovasi kandungan produk lokal adalah pengolahan karet dan plastik untuk campuran aspal serta teknologi aspal Buton (Asbuton). Dikatakan Menteri Basuki hal ini harus dilakukan karena pada beberapa tahun terakhir harga karet menurun sehingga harus diserap untuk inovasi aspal.

“Tidak hanya karet, plastik dan Asbuton, saat ini kami juga memanfaatkan tailing atau pasir sisa tambang Freeport untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur wilayah. Pemanfaatan tailing ini sudah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga nantinya Freeport akan mengangkut tailing ke stock pile yang sudah kita tunjuk seperti di Nabire dan Merauke. Tailing ini akan kita manfaatkan dalam pembangunan jalan Trans Papua,” kata Menteri Basuki.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2020 diikuti oleh 34 orang peserta terdiri dari 24 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian, 8 orang perwakilan Kepolisian Republik Indonesia dan 2 orang perwakilan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Sebelumnya para peserta mengikuti Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dengan mengunjungi beberapa daerah yakni Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Melalui kegiatan tersebut seluruh peserta dituntut mampu menyusun policy brief berupa bahan rekomendasi kebijakan dan urgensi dari isu tertentu yang ditujukan kepada pembuat kebijakan dan disampaikan pada seminar ini.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Plt. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Plt. Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto dan Kepala BPSDM Sugiyartanto.