Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD
MONITOR, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak pernah menghalangi-halangi kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
“Kita tidak pernah menghalangi, bahwa dia (Rizieq) terhalang pulang, itu urusan dia dengan Pemerintah Arab Saudi. Jika sekarang sudah selesai ya pulang saja. Kita kan tidak pernah menghalangi pulang,” ungkapnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Kendati demikian, Mahfud menyampaikan bahwa pihak keamanan akan tetap menjaga ketertiban dalam proses penyambutan ataupun penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada 10 November 2020 mendatang.
“Ya pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler kalau diperkirakan ada kumpulan massa,” ujarnya.
Namun, Mahfud juga mengingatkan, kalau sampai ada kerusuhan berarti itu bukan ulah dari pengikutnya Rizieq Shihab dan pemerintah akan bertindak tegas.
“Kalau pengikutnya Habib Rizieq harus tertib, dan protokol kesehatan supaya dipatuhi. Agar tidak saling memudhorotkan, kalau dalam hukum fiqih itu la dhoro wala dhiror. Jangan saling menyulitkan antara orang, Jadi anda jaga dan orang lain jaga,“ katanya.
MONITOR, Jakarta - Pengasuh Pondok Pesantren Walisongo (PPWS) Ngabar, KH. Heru Saiful Anwar, menyampaikan apresiasi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan industri batik nasional agar semakin…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang Semester I Tahun 2025 di tengah dinamika eksternal yang fluktuatif dengan membukukan pertumbuhanPendapatan Usaha di Luar Konstruksi dan EBITDA sebesar 4,1%. Perseroan juga mampu…
MONITOR, Jakarta - Dalam Dialog Publik bertajuk “Pengarusutamaan Gender dalam Pengembangan UMKM Pertanian dan Perikanan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) proaktif melakukan berbagai upaya untuk…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menjelaskan bahwa Komisi III DPR…