PERTANIAN

Stok 30 Persen Lebih, Distribusi Pupuk Subsidi di Jawa Timur Terus Dilakukan

MONITOR, Jawa Timur – Kementerian Pertanian, melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), menegaskan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Timur. Serapan pupuk subsidi di Jawa Timur telah mencapai 68%, atau masih tersisa 30% lebih. Hingga kini, distribusi pupuk subsidi terus dilakukan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pihaknya akan terus mengawal dan memantau distribusi pupuk subsidi.

Kementan juga terus memperbaiki pengelolaan pupuk bersubsidi, baik dari aspek perencanaaan melalui pengembangan aplikasi eRDKK, maupun aspek penyaluran melalui Kartu Tani.

Mentan SYL mengatakan, penyediaan pupuk subsidi dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran produksi komoditas pertanian.

“Pupuk hal yang penting. Pupuk itu bukan cuma masalah alami saja. Pupuk adalah bagian untuk menghadirkan ketahanan pangan, agar pertanian lebih baik. Kalau ingin menghadirkan ketahanan pangan yang baik, hadirkan pupuk yang baik,” tutur Mentan SYL, Rabu (4/11/2020).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan distribusi pupuk subsidi akan terus dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

“Kita sudah memasuki musim tanam kembali, untuk itu distribusi pupuk kita terus dilakukan. Kita berharap bantuan pupuk subsidi bisa mendukung peningkatan produktivitas pertanian,” tutur Sarwo Edhy.

Ditegaskannya, distribusi pupuk subsidi dilakukan dengan mengacu pada eRDKK.

“Dalam eRDKK itu, kita mengacu pada by name by address. Jadi tingkat data penerima pupuk subsidi yang kita punya valid, bahkan hingga 94%. Dengan demikian, distribusi pupuk subsidi akan lebih tepat sasaran,” katanya.

Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo, juga menegaskan jika stok pupuk subsidi untuk wilayahnya masih aman.

“Insyallah, aman. Kalau dibandingkan tahun lalu, memang turun 400 ribu ton. Tapi kalau berdasarkan data serapan baru terealisasi 68 persen. Artinya, masih ada sekitar 30 persen lebih stok pupuk,” kata Hadi Sulistyo.

Menurutnya, Jawa Timur awalnya mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 1,3 juta ton. Kemudian mendapatkan tambahan lagi berdasarkan Permentan No.10/2020 menjadi 2.267.827 ton. Karena kebutuhan di lapangan dirasa masih kurang, Pemprov Jatim mengajukan penambahan ke pemerintah pusat.

Dan hasilnya, Jatim mendapatkan tambahan lagi sehingga alokasi totalnya menjadi 2.366.523 ton berdasarkan Permentan No. 27/2020. Jumlah tersebut setara 84,93 persen dibanding alokasi tahun lalu yang mencapai 2,7 juta ton.

Adapun beberapa daerah di Jatim memang mengalami kekurangan pupuk saat ini. Namun hal tersebut terjadi bukan karena tidak diberikan pupuk oleh pemerintah, melainkan alokasinya sudah dihabiskan sebelum waktunya.

Sebagian petani khawatir akan ada kekurangan pupuk ke depan, sehingga jatah yang seharusnya untuk musim tanam depan diambil sekalian. Inilah yang membuat saat ini terjadi kekurangan.

“Harusnya mengambil pupuk itu step by step sesuai jadwal musim tanam,” kata Hadi.

Untuk mengatasi kekurangan pupuk, Pemprov Jatim telah menyiapkan skema realokasi pupuk antar kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk meratakan serapan agar tidak ada ketimpangan stok pupuk.

“Nanti November ini akan ada evaluasi. Kalau ada kabupaten/kota yang serapannya rendah akan kita realokasikan ke kabupaten/kota yang serapannya tinggi. Supaya merata,” pungkas Hadi.

Recent Posts

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

6 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

8 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

9 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

13 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

14 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

15 jam yang lalu