MONITOR, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung upaya peningkatan kemandirian penyandang disabilitas melalui penerapan terapi seni (art therapy) dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi para difabel.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat, saat menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara UKM Creative Business Of Difable Community (CIDCO) dan Artherapy Center Widyatama Bandung dengan Yayasan Komunitas Tionghoa Peduli dan PT Lintas Sinergi Jabarindo dalam program kerja bidang industri kreatif di Artherapy Center Widyatama, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (31/10/2020).
“Ini bisa membangkitkan respek terhadap kondisi kaum yang memiliki kemampuan berbeda. Maka itu, saya menekankan ke Balai Besar/Balai Rehabilitasi Sosial untuk menjadikan art therapy sebagai kurikulum. Karena akan ada peningkatan level, bukan sekedar terampil tapi ahli,” ungkapnya dalam siaran tertulis, Jakarta, Minggu (1/11/2020).
CIDCO dan Artherapy Center Widyatama Bandung menyelenggarakan pendidikan selevel Diploma 3 bagi penyandang disabilitas dan menggunakan pendekatan terapi seni dalam kegiatan pendidikan bagi difabel.
“Ketika penyandang disabilitas masuk di Artherapy Center, mereka akan mendapat sertifikat kompetensi, sehingga mereka mampu bersaing di dunia industri,” ujar Harry.
Menurut Harry, Kemensos menyatakan akan mendukung upaya pengembangan pendidikan difabel berbasis terapi seni, antara lain dengan meningkatkan kapasitas Balai Besar/Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang ada di bawah Kemensos.
Penasihat Artherapy Center Widyatama dan Ketua Dewan Penasehat CIDCO, Anne Nurfarina, mengatakan bahwa terapi seni merupakan metode dengan fleksibilitas tinggi untuk membangkitkan kemampuan fitrah penyandang disabilitas.
“Contoh adalah autistik, karena mereka memiliki hambatan di komunikasi. Kami menggunakan metode membangun respons komunikasi agar terjadi interaksi, lalu kami memberikan pengetahuan untuk mengubah stigma bahwa kecerdasan itu bukan hanya jago matematika,” katanya.
Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Widyatama Sri Juniati, mengungkapkan bahwa penanganan masalah sosial tidak bisa dilakukan sendiri oleh keluarga dan komunitas, namun membutuhkan dukungan kuat dari pembuat kebijakan.
“Hadirnya Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial mempertegas tidak hanya kehadiran fisik, tapi keberlanjutan untuk sekarang dan masa mendatang. Kami berharap para penyandang disabilitas ini bisa semakin mandiri dan menjadi inspirator bagi masyarakat luas,” ungkapnya.
