MONITOR, Jakarta – Carut marut pembagian bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta terus menjadi sorotan. Bahkan Lembaga Kontrol Korupsi (LKK) berencana akan melaporkan carut marut persoalan bansos DKI tersebut kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Alhamdulilah berkas pendukung untuk melaporkan persoalan bansos ini sudah siap, jadi tinggal melapor ke KPK,” ujar Ketua LKK, Agus Taufiqurahman kepada MONITOR.
Menurut Agus, persoalan Bansos harus bisa diusut tuntas karena menyangkut kepentingan masyarakat luas yang terdampak Covid-19.
Agus juga mendesak DPRD DKI Jakarta untuk bergerak membongkar persoalan Bansos. Karena sebagai wakil rakyat, DPRD DKI berkewajiban menyelamatkan kepentingan dan kesejahteraan warganya.
“Bansos ini adalah hak masyarakat yang harus diberikan secara maksimal. Tidak boleh dikurangi, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Jangan sampai ada beras yang tidak layak konsumsi, berkutu, dan permasalahan lainnya,” kata Agus.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta diaudit terkait carut marut penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19.
“Dalam penyaluran Bansos, Dinsos yang punya gawe. Maka ketika terjadi carut marut penyalurannya maka patut diaudit,”tegas Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra M Taufik kepada wartawan usai memimpin rapat dengan instansi penyalur bansos di ruang rapat Fraksi Gerindra, Rabu (7/10) lalu.
Taufik juga menegaskan, benang kusut penyaluran bansos ada pada Dinsos DKI dan Perumda Pasar Jaya, karena kedua BUMD DKI ini yang diberi kewenangan menangani bansos.
“Saya minta Dinsos dan Pasar Jaya diaudit oleh inspetorat. Jika nanti ada temuan dilanjut dilaporkan ke pihak berwajib,” tandasnya.
Dijelaskan Taufik, banyak laporan terkait penyaluran Bansos, diantaranya, banyak yang berhak menerima justru hanya bisa jadi penonton. Tak hanya itu, item paket bansos tidak sesuai permintaan barang.
“Partai Gerindra selaku partai pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menghendaki penyaluran bansos bermasalah karena akan menjadi preseden buruk bagi Gubernur DKI Anies Baswedan,” tegas Taufik.
Di tempat yang sama, anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif mengatakan, akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk kegiatan penyaluran Bansos Pandemi Covid-19 tersebut.
“Kita akan meminta keterangan semua instansi atau orang yang terkait penyaluran bansos,” terang Syarif.
Evaluasi dimaksud, papar Syarief, meliputi soal data penerima, item paket bansos, institusi penyalur bansos.
Syarif menjelaskan, Inspektorat baru melakukan audit sebesar 6% dari total warga penerima bansos. “Jadi masih belum meyakinkan. Agar hasil audit optimal akan dilakukan usai kegiatan penyaluran bansos,” kata Syarief.
 berencana akan melaporkan carut marut persoalan bansos DKI tersebut kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).){kind=link}