POLITIK

DKPP Minta TPD Pahami Kode Etik Pemilu

MONITOR, Jakarta – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Didik Supriyanto, mengungkapkan bahwa Tim Pemeriksa Daerah (TPD) harus memahami soal kode etik penyelenggara pemilu.

“Dalam profesional itu ada tiga elemen, elemen yang pertama adalah sumber penghasilan, lalu elemen yang kedua adalah pengetahuan keterampilan, elemen terakhir dari profesionalitas adalah kode etik,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (30/10/2020).

Didik mengatakan, kode etik di dunia kepemiluan diciptakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kode etik itu harus dipahami dan dijaga demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Didik, salah satu asas dalam kode etik penyelenggara pemilu adalah asas integritas. Asas tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Karena jika penyelenggara pemilu tidak menegakkan integritas maka hasil dari pemilu tidak otentik yang mana hasil dari penyelenggara tidak otentik maka masyarakat akan tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu dan mengakibatkan demokrasi jadi rusak,” katanya.

Didik menjelaskan, semua profesi memiliki kode etik karena siapa pun yang memiliki pengetahuan dan keterampilan cenderung memonopoli sebuah kebijakan. Karenanya, menurut Didik, setiap profesi menciptakan kode etiknya masing-masing untuk menghindari kecenderungan tersebut.

“Dan kita (DKPP dan TPD), jika kita ingin melihat kode etik yang bagus, kita dapat melihat dari profesi dokter karena profesi dokter sudah ada lama bahkan mungkin dari zaman Aristoteles,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DKPP Teguh Prasetyo, berpendapat bahwa hal utama dalam etika adalah kejujuran. Kejujuran ini dinilai menjadi penting dan ini pun diimplementasikan dalam sidang DKPP.

“Pihak Teradu dalam sidang DKPP tidak boleh didampingi lawyer, karena ia seharusnya mampu menjelaskan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepadanya,” ungkapnya.

Selain itu, Teguh juga menerangkan bahwa DKPP sangat menaruh perhatian terhadap kemandirian penyelenggara pemilu. Hal ini, menurut Teguh, sangat penting karena penyelenggara harus bebas dari intervensi semua pihak.

Recent Posts

Pertamina Group Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Tanah Longsor di Sumatera Barat

MONITOR, Jakarta - Pertamina Group menyalurkan berbagai bantuan untuk korban bencana lahar dingin dan tanah longsor…

59 menit yang lalu

98,52% Jemaah Gelombang Pertama Belum Pernah Berhaji

MONITOR, Jakarta - Jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 42 Embarkasi Solo (SOC-42)…

2 jam yang lalu

Wajah Baru Bright Store Maksimalkan Pelayanan di Area SPBU Pertamina

MONITOR, Jakarta - Sebagai upaya memaksimalkan pelayanan di area SPBU Pertamina, PT Pertamina Retail melalui salah…

4 jam yang lalu

Suhu di Makkah Tembus 42 Derajat Celcius, Jemaah Jangan Lupa Gunakan APD

MONITOR, Jakarta - Jemaah haji Indonesia mulai memadati kota Makkah Al-Mukaromah. Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara…

5 jam yang lalu

Konflik Antara Platform Terestrial dan Digital, DPR Jelaskan Duduk Perkara Revisi UU Penyiaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan meyakini beleid revisi Undang-Undang (UU)…

6 jam yang lalu

Menpora Dito Hadiri Awards Ceremony Spartan Race Jakarta 2024

MONITOR, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menghadiri Awards Ceremony Spartan…

8 jam yang lalu