POLITIK

PKS: Mestinya Macron Ikuti Keputusan Peradilan HAM Eropa

MONITOR, Jakarta – Sikap Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang menista umat Islam karena membiarkan sebuah menerbit mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad, menuai hujatan dari masyarakat internasional. Bahkan, Negara di Timur Tengah sudah ramai-ramai memboikot seluruh produk dari Prancis.

Terkait hal ini, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) pun turut mengecam tindakan Emmanuel Macron. Ia mengingatkan alasan Macron bahwa kartun yang menistakan Nabi sebagai bentuk kebebasan berekspresi tidaklah tepat.

Politikus PKS ini kemudian menyarankan, sebaiknya Macron mengikuti keputusan Peradilan HAM Eropa demi menjaga kerukunan umat beragama dan kemaslahatan bersama.

“Mestinya dalam hal ini Macron lebih mementingkan kemaslahatan umum dengan mengikuti keputusan Peradilan HAM Eropa, yang pada 25 Oktober 2018 lalu sudah menetapkan bahwa penistaan agama dan tokoh agama bukanlah bentuk kebebasan berekspresi,” ujar Hidayat Nur Wahid, dalam keterangan tertulisnya.

Recent Posts

IPW Apresiasi Kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho di Korlantas: Humanis, Profesional dan Berbasis Teknologi

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan apresiasi atas kepemimpinan Irjen Pol. Agus Suryonugroho…

7 jam yang lalu

Lolos Karantina, 10.362 Ekor Ikan Hidup Asal Natuna Kembali Diekspor ke Hong Kong

MONITOR, Batam – Sebanyak 10.362 ekor ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali berhasil menembus pasar…

20 jam yang lalu

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

1 hari yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

1 hari yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

1 hari yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

2 hari yang lalu