Sektor Penegakan Hukum Dominasi Ketidakpuasan Publik atas Kinerja Pemerintah

MONITOR, Jakarta – Indonesian Political Opinion (IPO) merilis survei “Kinerja Kementerian/Lembaga dalam Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf” yang digelar secara virtual pada Rabu (28/10/2020). Survei dilaksanakan pada rentang waktu 12-23 Oktober 2020.

Selain kinerja atas presiden dan bidang ekonomi, direktur eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengungkapkan bahwa bidang penegakan hukum mendapat angka ketidakpuasan publik tertinggi mencapai 64 persen.

“Angka ini menjadi yang tertinggi dari bidang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian publik, adalah; buruknya pemberantasan korupsi (62%), lemahnya independensi penegak hukum (56%), ancaman kebebasan berpendapat (52%), kualitas kebijakan (48%), dan faktor lain (36%),” ujar Dedi.

Menurut Dedi, dalam temuan survei-nya performa pemberantasan korupsi menjadi pemantik terbesar buruknya bidang penegakan hukum, terlebih kurun periode survei berbagai persoalan korupsi semakin menguat.

“Bahkan kepuasan terhadap Menko Polhukam Mahfud MD hanya berada di urutan ke 7 dengan persentase 34 persen, tertinggal jauh dari anggota Kemenko Polhukam Tito Karnavian 49 persen, Prabowo Subianto 57 persen,” terang Dedi Kurnia Syah.

Masih dalam kluster Menko Polhukam, lanjut Dedi bidang politik dan keamanan juga mendapat respon kepuasan lebih rendah dibanding ketidakpuasan, hanya 49 persen menyatakan puas. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Politik dan keamanan, adalah: kebebasan berbeda pendapat (49%), kriminalitas (45%), perasaan aman (41%), ketertiban umum (36%), dan pengaruh lainnya (31%).

Lalu bidang sosial dan humaniora, Persepsi publik berbagi angka ketidakpuasan tercatat sebesar 50 persen. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi publik terkait kondisi Sosial, Politik dan Humaniora, adalah: Pengelolaan toleransi (51%), konflik sosial (46%), kesejahteraan (45), keadilan (38%), dan hal lainnya (27%).

“Secara umum kluster sosial mendapat penilaian baik, meskipun setara dengan tidak baiknya. Pemerintah terbantu dengan program-program bantuan selama pandemi, dan itu mendapat respon positif di masyarakat,” tegas Dedi.

Sebagai informasi, Survei IPO mengguanakan metode purposive sampling yang dilakukan terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion leader) yang berasal dari peneliti Universitas, lembaga penelitian mandiri, dan asosiasi ilmuwan sosial/perguruan tinggi.

Sementara survei terhadap massa pemilih nasional dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 1200 responden di seluruh wilayah proporsional Indonesia dengan margin of error dalam rentang 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.