PDIP Tegaskan Pemerintahan Jokowi Tak Otoriter

MONITOR, Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dituding oleh segelintir pihak sebagai pemerintahan yang otoriter seperti Pemerintahan Orde Baru (Orba) karena sulit mengekspresikan pendapat.

Pemicunya adalah banyaknya aksi demonstrasi yang ditindak oleh aparat. Namun tudingan itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Hasto mengingatkan bahwa yang ditindak oleh Pemerintah adalah perilaku yang melanggar hukum, seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar hoaks. Sehingga, menurut Hasto, rezim Jokowi bukanlah rezim yang otoriter.

Hal itu diungkapkan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai peresmian 13 kantor, satu patung Soekarno dan satu sekolah partai yang dilakukan secara virtual bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu (28/10/2020). 

Menurut Hasto, demokrasi di Indonesia dibangun dengan aturan main. Sehingga semua pihak harus mengikutinya. 

“Demokrasi ini dibangun dengan aturan main, demokrasi ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa, demokrasi ini disertai dengan etika, dengan perilaku yang baik, moralitas yang baik,” ungkapnya.

“Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, disitulah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya. Menegakan hukum untuk memastikan kemananan dan ketertiban dalam masyarakat itu,” ujar Hasto melanjutkan. 

Sehingga, Hasto menyampaikan, apa yang dilakukan oleh pihak keamanan belakangan ini bukanlah tindakan represif yang melanggar etika maupun aturan laiknya perilaku rezim otoriter. “Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru,” ujarnya.

Berbeda dengan era Orba, Hasto menyatakan, kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf selalu mengedepankan dialog. 

“Saat ini Pak Jokowi-Ma’ruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan,” katanya.